JAKARTA, AmanMakmur – Komite III DPD RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dan mendorong penguatan kesiapan fisik jamaah pada pelaksanaan haji 1447 H/2026 M melalui rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.
Rapat kerja tersebut juga memfokuskan pembahasan pada perbaikan tata kelola layanan haji serta penguatan kolaborasi antarlembaga guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.
Berdasarkan Laporan Pengawasan Komite III DPD RI atas pelaksanaan haji tahun 1446 H/2025 M, ditemukan sejumlah persoalan fundamental yang memerlukan penanganan segera.
“Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah komitmen terhadap lansia dan disabilitas,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenhaj di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Erni menambahkan, masih ditemukan jamaah berisiko tinggi yang diberangkatkan tanpa pendampingan maupun fasilitas yang memadai. “Hal ini berdampak langsung pada tingginya angka kelelahan dan gangguan kesehatan bagi lansia dan disabilitas saat puncak ibadah di Armuzna,” tukasnya.
Senator asal Kalimantan Tengah ini juga menanggapi terkait kurangnya ketegasan standar istithoah kesehatan haji. Ia menilai karena sejauh ini belum ada regulasi yang tegas mengenai standar istithoah kesehatan yang menyebabkan sistem seleksi calon jamaah belum optimal.
“Ini menyebabkan sistem seleksi calon jamaah belum optimal dalam menjaring individu yang benar-benar siap secara fisik dan mental,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Anna Latuconsina meminta penambahan jumlah petugas haji di provinsinya. Lantaran, di Maluku petugas haji hanya dua orang saja.
“Di Maluku petugas haji hanya dua orang. Kami meminta agar ditambah satu orang. Sementara di Arab Saudi hanya satu orang, perlu ditambah dua orang lagi Pak Menhaj,” harapnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Destita Khairilisani juga berharap adanya penambahan kuota haji bagi Bengkulu. Pasalnya sudah sejak lama Provinsi Bengkulu belum ada penambahan kuota haji. “Kami sudah menunggu bertahun-tahun untuk penambahan kuota haji di Bengkulu. Saya berharap dengan adanya Kemenhaj bisa menambah kuota di Bengkulu,” jelasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menyampaikan bahwa Kemenhaj telah melakukan persiapan di dalam negeri dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
“Kerjasama dengan TNI dan Polri diharapkan dapat memperkuat aspek fisik, disiplin, dan kesiapan medan para petugas. Kami juga memberikan penguatan kompetensi layanan, khususnya bagi lansia dan disabilitas. Tahun ini kami mengusung tagline ramah perempuan, karena mayoritas jamaah haji adalah perempuan,” terang Menhaj.
(R/dpd)
