JAKARTA, AmanMakmur —Kementerian PU (Pekerjaan Umum) mengusulkan agar dibentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang berfokus pada pembangunan irigasi. Hal ini sebagai upaya untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dalam mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah. Sehingga, pemanfaatannya dapat lebih optimal bagi masyarakat.
“Setelah diskusi dengan beberapa stakeholder terkait, perlu ada Inpres di bidang irigasi, dan juga air minum. Agar kemudian ada kewajiban untuk membuat saluran irigasi dan sambungan rumah sehingga manfaatnya lebih optimal kepada masyarakat,” kata Dody, melalui keterangan persnya, Selasa (19/11/2024).
Dody mengatakan, air berperan sangat penting dan menjadi komoditi super strategis bagi Pemerintah Indonesia. Selaras dengan itu, alokasi anggaran terbesar difokuskan kepada ketahanan pangan melalui infrastruktur sumber daya air, yakni pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, hingga optimalisasi bendung.
Namun Dody sendiri mengakui bahwa hingga saat ini air masih menjadi isu utama. Karena itulah, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait untuk mendorong penyiapan infrastrukturnya.
Salah satu contohnya, Kementerian PU telah menandatangani MoU dengan Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya, baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi. Nanti, Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya,” ujar Dody.
Menurut Dody, infrastruktur memegang peranan penting dalam mewujudkan visi misi Asta Cita, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi. Saat ini Kementerian PU akan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada.
Kementerian PU juga tengah menyiapkan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah. Program ini pun telah berjalan di sejumlah daerah sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Harapannya, Pemerintah Daerah juga akan meningkatkan kondisi kemantapan jalan daerahnya.
“Ke depan, kami berharap ada penyesuaian alokasi anggaran di daerah untuk mengelola infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga, manfaatnya dapat lebih optimal bagi masyarakat,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.
(Rel/pu)
