• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

BPI KPNPA RI Pertanyakan Dana Pokir Anggota DPRD Sumbar TA 2024 Sebesar Rp418 Miliar yang Diduga Banyak Masalah

Jumat, 06/9/24 | 21:44 WIB
in Berita
0
Gedung DPRD Sumbar. (Foto : Dok)

PADANG, AmanMakmur— DPW (Dewan Pengurus Wilayah) BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Keuangan Republik Indonesia) Sumbar, melalui surat resmi, mempertanyakan kepada Sekdaprov Sumbar, selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), mengenai penggunaan Dana Pokir Anggota DPRD Sumbar TA 2024, dengan total anggaran sebesar Rp418.755.108.000, atau 418 miliar rupiah lebih.

Anggaran Dana Pokir tersebut, diduga terdapat permasalahan, di antaranya; pertama, alokasi jumlah dana untuk masing-masing Anggota DPRD Sumbar tidak sama. Dimana mayoritas anggota mendapat alokasi sebeasar Rp6 miliar, namun pimpinan ada yang memperoleh sebesar Rp34 miliar lebih.

Kedua, paket kegiatan dibuat dengan nilai sebesar Rp200 juta, sehingga diduga akan dijadikan paket pekerjaan PL (Penunjukan Langsung) yang dikerjakan oleh pengusaha (rekanan) yang direkomendasikan oleh Anggota DPRD tersebut.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
6
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

“Kemudian, ketiga, banyak kegiatan yang sangat tidak relevan dengan tujuan Dana Pokir itu diadakan, seperti studi tiru, bimtek, festival, perlombaan, dan malah ada informasi, bahwa Dana Pokir tersebut digunakan oleh OPD tertentu untuk jalan-jalan keluar negeri dengan modus studi banding,” ujar Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar Marlis, Jumat (6/9/2024).

Keempat, lanjut Marlis, relatif banyak kegiatan dialokasikan di luar dapil Anggota DPRD tersebut, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud dari Pasal 178 Permendagri No 86/2017.

Dan, kelima, banyak kegiatan yang diragukan manfaatnya, seperti; promosi, pembuatan video, dan lainnya.

“Berkenaan dengan beberapa permasalahan itu, makanya kami BPI KPNPA RI mengajukan permohonan informasi kepada Sekdaprov Sumbar, yang juga merupakan Ketua TAPD.

“Ada beberapa informasi yang kami mintakan, pertama itu, apa dasar hukum yang digunakan untuk penentuan alokasi Dana Pokir Anggota DPRD Sumbar, dan apa alasannya terdapat perbedaan alokasi anggaran Dana Pokir untuk pimpinan,” tukas Marlis.

“Kedua, apa peran TAPD dalam melakukan sinkronisasi kegiatan Dana Pokir dengan sasaran dan prioritas pembangunan, atau RPJMD Sumbar,” tambahnya.

Kemudian, ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 (ayat 1) Permendagri No 86 Tahun 2017, maka BPI KPNPA RI Sumbar meminta data; Dokumen Risalah Rapat Dengar Pendapat dan/atau Rapat Hasil Penyerapan Aspirasi melalui reses dari masing-masing Anggota DPRD Sumbar, sebagai dasar untuk pengusulan Dana Pokir.

Ditambahkan Marlis bahwa permohonan informasi ini diajukan BPI KPNPA RI Sumbar karena sebagai sebuah lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) yang berbadan hukum, yakni Kemenkumham No. AHU-0000263.AH.01.07 Tahun 2015, bergerak untuk meneliti dan mengawasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan oleh negara/daerah.

Lanjutnya, berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik kepada para pihak yang memintanya, selagi itu tidak informasi yang dikecualikan.

Marlis berharap, Sekdaprov Sumbar, yang juga Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat provinsi, bisa memberikan informasi yang diminta. “Kalau tidak diberikan (informasi), tentunya tidak tertutup kemungkinan akan kita sengketakan ke Komisi Informasi (KI) Sumbar,” tegas Marlis.

Berkenaan dengan permasalahan Dana Pokir ini, diungkapkan Marlis bahwa BPI KPNPA RI Sumbar juga berkirim surat permohonan ke Ketua DPRD Sumbar untuk bisa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD dan Ketua Fraksi DPRD Sumbar.

“Hal ini terkait dengan mekanisme penganggaran, nomenklatur serta kemanfaatan Dana Pokir Anggota DPRD Sumbar Tahun 2024 dan masa yang akan datang,” pungkas Marlis.

(Ika)

Views: 327
ShareSendShare
Previous Post

Hendri Septa sang Pelayan Masyarakat

Next Post

Tingkatkan Kualitas Data Statistik,  Diskominfo Sijunjung Luncurkan Aplikasi Desa Cantik

Next Post
Tingkatkan Kualitas Data Statistik,  Diskominfo Sijunjung Luncurkan Aplikasi Desa Cantik

Tingkatkan Kualitas Data Statistik,  Diskominfo Sijunjung Luncurkan Aplikasi Desa Cantik

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,478)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,656)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,898)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,286)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,306)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,771)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,732)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,750)

Berita Lainnya

Diskusi dan Baca Puisi Iringi Peringatan 40 Hari Wafatnya Penyair dan Budayawan Prof Abdul Hadi WM

Diskusi dan Baca Puisi Iringi Peringatan 40 Hari Wafatnya Penyair dan Budayawan Prof Abdul Hadi WM

Kamis, 22/2/24 | 22:53 WIB
30

Flyer acara peringatan 40 hari wafatnya Penyair, Sastrawan, dan Budayawan Prof Abdul Hadi WM. (Foto : Lasman) JAKARTA, AmanMakmur ---Panitia...

Temui Ketua DPD RI, ORARI Curhat Soal Dualisme Kepengurusan

Temui Ketua DPD RI, ORARI Curhat Soal Dualisme Kepengurusan

Sabtu, 19/3/22 | 14:10 WIB
40

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com ---...

Informan Ahli Musfi Yendra Kembalikan Kuisioner IKIP ke KI Sumbar

Informan Ahli Musfi Yendra Kembalikan Kuisioner IKIP ke KI Sumbar

Kamis, 01/4/21 | 07:08 WIB
35

PADANG, AmanMakmur.com ---Tokoh muda Sumbar, Musfi Yendra ditetapkan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar sebagai salah satu dari sembilan informan ahli...

Ketua DPD RI: Bonus Demografi Harus Dikelola, Jangan Sampai Kontraproduktif

Ketua DPD RI: Bonus Demografi Harus Dikelola, Jangan Sampai Kontraproduktif

Senin, 31/10/22 | 14:55 WIB
4

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com --- Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.