Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
SEOLAH -OLAH isyarat mau jadi Bupati Padang Pariaman periode 2024-2029, John Kenedy Azis, terpilih secara demokratis menjadi Ketua Umum DPP Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) periode 2023-2027.
Peristiwa terpilihnya JKA, sebagai Ketum DPP PKDP, terjadi dalam Musyawarah Nasional PKDP ke VI yang berlangsung demokratis, Kamis, 2 Maret 2023, bertempat di Hotel Truntum, Kota Padang.
Demokratisnya, terpilih JKA sebagai Ketum PKDP, ditandai dengan suasana badunsanak, ketika Mayjen TNI (Purn) Dr Markoni sebagai rivalitas JKA, dalam Munas, mempersilahkan JKA sebagai Ketum, dan dirinya memilih mundur.
“Demokrasi ala Piaman, terasa indah, tidak ada gebrak meja dan banting kursi, semua peserta Mubes menyambut dengan antusias,” ujar Syaharman Zanhar, wakil ketua Munas VI PKDP sebagaimana dikutip dari RRI.co.id.
Peristiwa terpilihnya JKA, sebagai Ketum DPP PKDP itu, mengingatkan Padang Pariaman, sepuluh tahun, 1980-1990, di bawah kepemimpinan Bupati Anas Malik.
Anas, yang membidani lahirnya peguyuban urang Piaman seluruh Indonesia, didapuk oleh perantau Piaman seluruh Indonesia, untuk memimpin langsung PKDP.
Anas Malik, mantan Kapendam V Jakarta Raya, pulang kampung ke Pariaman, untuk menjabat Bupati Padang Pariaman. Anas Malik selain mendapat dukungan besar perantau, juga urang Piaman di ranah.
Kehadiran Anas Malik, di Pariaman, berhasil merubah wajah Padang Pariaman dari kabupaten terbelakang, menjadikan pembangunan Padang Pariaman sejajar dengan kabupaten yang telah maju. Bahkan, Padang Pariaman berhasil meraih prestasi tertinggi di bidang pembangunan, Parasamya Purnakarya Nugraha.
Anas Malik dengan kemampuan loby-nya, berhasil membawa sejumlah proyek besar ke Padang Pariaman, merubah jembatan pohon kelapa menjadi jembatan permanen, membangun jalan jalan baru, hotmix, dari sebelumnya jalan batu kerikil. Bupati Anas Malik betul-betul memanfaatkan hubungan baiknya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Namun, dibanding periode Bupati Anas Malik, tantangan seorang John Kenedy Azis, SH, MH, bila diamanahkan jadi Bupati Padang Pariaman, berbeda.
Misalnya, Padang Pariaman yang beribukota di Parit Malintang, masih memerlukan perhatian besar. Kecuali ada kantor Bupati, dan beberapa kantor dinas-instansi, masih sangat terbatas. Bahkan, gedung DPRD Padang Pariaman saja masih mangkrak.
Diperlukan pemikiran, untuk menyatukan seluruh kantor Dinas Instansi se Padang Pariaman, di Parit Malintang. Apalagi, sebagian kantor masih berserak di kota Pariaman.
Bahkan, Dinas Pendidikan masih menumpang pada gedung Sekolah Dasar Parit Malintang, kantor Dispora dan Kantor Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perumahan masih menumpang pada Rusunawa yang sedianya untuk perumahan ASN.
Ini, antara lain, tantangan pemerintahan baru Padang Pariaman, disamping difisit keuangan daerah yang masih terjadi tiap tahun.
Maka, bila JKA diridhoi Allah, dan masyarakat memilih jadi Bupati Padang Pariaman, periode 2024-2029, hubungan baik dengan pemerintah pusat dan provinsi, akan sangat menentukan masa depan Padang Pariaman.
Seperti diungkapkan Sekjen PKDP Irwandi, dan perantau Piaman di Bandung, Irwan Azis, ada suatu keuntungan, bila JKA, diamanahkan jadi Bupati, bahwa hubungan baik JKA dengan pusat telah terbangun.
JKA, bisa membawa dana APBN ke Padang Pariaman, ketimbang hanya memanfaatkan dana APBD Padang Pariaman saja. “Dengan dana APBN, banyak aktifitas pembangunan bisa direalisir, terutama untuk proyek skala besar,” ujar Irwandi dan Irwan.
Maka, dengan pulang kampungnya JKA anggota DPR RI dua periode dari fraksi Golkar, setelah lama merantau, dengan modal hubungan baik dengan berbagai lapisan di pusat, menjadi poin penting, untuk mendorong kemajuan Padang Pariaman. “JKA tak perlu 10 tahun jadi Bupati, 5 tahun cukup, tapi benar-benar jadi Bupati Padang Pariaman sesungguhnya, dengan mencurahkan hati dan pikiran seratus persen,” ungkap Farianda Sinik, SE, Ketua PKDP Sumatera Utara. *)
