PADANG, AmanMakmur —Pemilu merupakan mekanisme pemilihan oleh publik untuk memilih pejabat publik dengan melihat aspek visi dan misi program, untuk menjawab persoalan-persoalan publik.
“Tetapi, akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari arah ideal. Tetapi, bergeser ke arah nilai transaksional dalam pemilu/pilkada maupun pileg,” ujar Anggota DPR RI Darul Siska, Sabtu (4/11/2023), melalui instagramnya.
Lanjutnya, transaksi politik tidak dilakukan sebelum pemilihan, melainkan setelah pemilihan. Transaksional yang dimaksud pun bukan memberi nominal uang, melainkan bagaimana masyarakat sebagai pemilih menukarkan suaranya dengan kebijakan yang bermanfaat dan kinerja yang baik.
“Saya mengajak masyarakat untuk sadar bahwa politik uang (money politic) bukanlah sebuah berkah dalam perhelatan politik,” tegasnya.
Politik uang, katanya lagi, hanya akan menjadikan demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat menjadi proses jual-beli.
Ketika proses jual-beli terjadi, akan mendorong pihak yang membayar merasa lunas, padahal seharusnya pejabat publik ketika terpilih tidak boleh berjarak dengan rakyatnya.
“Rakyat harus tetap didatangi, didengar, diperhatikan, dan diperjuangkan kepentingannya,” ucap Darul, yang saat ini kembali maju jadi Calon Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 dari Partai Golkar dengan nomor urut 1.
Jangan sampai, katanya, hanya gara-gara uang Rp50.000 atau Rp100.000, masyarakat tidak memperoleh pemimpin yang baik.
“Politik uang bukan berkah dalam pemilu, tetapi aib dalam pemilu. Jika kita berhitung, Rp100.000 jika dibagi 5 tahun maka setahun hanya akan mendapat Rp20.000. Suara rakyat tidaklah semurah itu dan tidak bisa dihitung dengan uang,” terangnya.
Menurut Darul, satu suara rakyat akan menjadi penentu masa depan dirinya, keluarganya, lingkungannya hingga republik ini.
(Putrie)
