JAKARTA, AmanMakmur — Komite IV DPD RI gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Bank Indonesia (BI) membahas kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024 dengan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
“Tahun 2024 Indonesia diperkirakan masih menghadapi tantangan eksternal yang cukup besar, ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global,” ungkap Ketua Komite IV DPD RI, Elviana di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/23).
Elviana memperkirakan laju inflasi global belum akan kembali ke level normal periode pra-pandemi, adapun suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.
“Konsekuensi dari laju inflasi tersebut mengakibatkan kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga cost of fund juga diperkirakan tetap tinggi,” terang Senator asal Jambi ini.
Menanggapi hal tersebut Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat karena didukung oleh positifnya kinerja ekspor dan permintaan dalam negeri.
“Kinerja ekspor pada April 2023 juga kuat
di tengah membaiknya perekonomian global. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi 2023 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,5-5,3% dan akan meningkat pada 2024 menjadi 4,7-5,5%,” imbuh Destry.
Terkait laju inflasi global, Destry menambahkan bahwa nilai tukar Rupiah menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh BI.
“Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan berada dalam kisaran Rp14.800-Rp15.200 per dolar AS pada 2023, dan bergerak di kisaran Rp14.600-Rp15.100 per dolar AS pada 2024,” tuturnya.
Senator asal Sulawesi Tenggara Amirul Tamim mempertanyakan stabilitas ekonomi nasional di tahun 2024 mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik.
Pada kesempatan itu, Amirul juga mempertanyakan rencana redenominasi BI yang sudah lama tidak direalisasikan.
“Stabilitas ekonomi yang digambarkan BI membaik dari tahun-tahun sebelumnya, mungkinkah stabilitas tersebut masih dapat terjaga di tahun 2024 mengingat tahun depan adalah tahun politik. Kami juga berharap BI dengan dukungan Presiden agar mempertimbangkan pelaksanaan rencana penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) Rupiah agar perekonomian menjadi lebih efisien,” ucap Amirul.
Menutup Raker, Komite IV DPD RI mengapresiasi langkah BI dalam menjaga stabilitas rupiah. “Kami mendorong agar BI dapat meningkatkan sinergi dalam memberikan dukungan pengembangan dan penguatan peran UMKM dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga di daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta meningkatkan intensitas kegiatan edukasi, literasi perbankan dan inklusi keuangan di seluruh daerah,” pungkas Novita Anakotta Senator asal Maluku Utara.
(Rel/dpd/hess)
