JAKARTA, AmanMakmur — Pemerintah berencana menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gula petani serta harga acuan penjualan (HAP) di konsumen.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, HPP gula petani akan naik menjadi Rp 12.500 per kg, dari yang sebelumnya Rp 11.500 per kg.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk mengembangkan diversifikasi produk gula yang bersumber dari jagung dan sorgum secara intensif.
“Jagung dan sorgum memiliki kandungan glukosa yang tidak kalah tinggi dibandingkan dengan tebu. Menurut beberapa riset kandungan gula dalam batang sorgum manis cukup tinggi yaitu 76-78% sama dengan kandungan gula dalam tebu yang mencapai 68-80%”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (8/6/2023).
Sebagai perbandingan, kata mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, bahkan varietas sweet sorgum memiliki gula total 24 persen, lebih tinggi dari gula tebu yang hanya 19,6 persen. Keunggulan lain dari sweet sorgum ialah bisa dipanen 3-4 kali dalam setahun. Lebih banyak dari tebu yang masa panennya setahun sekali.
“Sehingga agenda diversifikasi produk gula sangat penting dikembangkan oleh pemerintah dan swasta. Gula tebu adalah komoditas warisan kolonial yang sudah tidak relevan dengan tuntutan hidup sehat masyarakat modern”, tegas Sultan.
Pemerintah baik pusat maupun daerah, lanjutnya, harus melihat ini sebagai peluang dan terus mendorong percepatan diversifikasi komoditas penghasil gula nasional secara bertahap. Dengan demikian diharapkan Indonesia bisa mengisi defisit kebutuhan gula nasional dan menjadi pusat produksi gula sehat yang bersumber dari sorgum dan jagung di dunia.
“Kebutuhan gula nasional terus meningkat, tahun ini bahkan sudah di angka 3,4 juta ton setahun. Sementara produksi gula nasional diprediksi mencapai 2,6 juta ton. Di saat yang sama Harga gula global juga mengalami trend kenaikan akibat beberapa faktor”, sambungnya.
Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar fenomena kenaikan komoditas gula ini perlu dimitigasi secara menyeluruh. Hampir semua negara kini tengah melakukan pembatasan ekspor bahan pangan demi menjaga pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negerinya.
“Untuk semua komoditas pangan khususnya beras dan gula, saya kira kita tidak bisa lagi mengharapkan pasokan dari negara penghasil utama. Kita perlu menetapkan blue print pembangunan pangan secara intensif pasca pembangunan infrastruktur pertanian di era Presiden Joko Widodo”, tutupnya.
(Rel/dpd)
