SIJUNJUNG, AmanMakmur—Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan apresiasi dari Ashelfine, yang saat ini berencana maju menjadi bakal calon DPR RI daerah pemilihan Sumbar 1 dari PDIP.
“Di samping untuk menyejahteraan rakyat, program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, semuanya untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan agar bisa bersaing dengan negara-negara yang telah lebih dulu maju,” ujar Ashelfine, Rabu (12/4/2023).
Pembangunan yang dilakukan bukan terkonsentrasi di Jawa saja, tetapi hampir merata di seluruh Indonesia. “Dulunya Indonesia Timur katanya tertinggal, saat ini begitu pesat pembangunannya. Tengok saja pembangunan di Papua, NTT, NTB, dan daerah lainnya di timur. Saat ini telah banyak berubah,” terangnya.
Apalagi, kata Ashelfine, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan megastruktur Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan. Nantinya, konsentrasi ekonomi yang selama ini ada di Jawa, perlahan akan terbagi ke luar Jawa.
Begitu juga, kata Ashelfine, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, jalur Kereta Api (KA), irigasi, jembatan, dan bangunan lainnya, terus dikebut agar mempermudah mobilitas orang dan barang, sehingganya perekonomian daerah bisa meningkat.
“Semua pembangunan yang dilakukan itu adalah prorakyat,” tegas Ashelfine, yang pernah jadi Calon Bupati di Pilkada Sijunjung lalu.
Kemudian Ashelfine mewanti-wanti daerah agar punya kemampuan untuk menyerap dan mengelola program-program prorakyat Presiden Jokowi tadi, termasuk yang dari Kementerian dan Lembaga, agar bisa bermanfaat bagi daerah.
Kadang, katanya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah tidak bisa dilaksanakan, akibat ketidakmampuan daerah menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyararakatan yang menjadi tanggung-jawab daerah.
“Sehingganya, harusnya dana pembangunan tadi bisa dipakai, akibat tidak beresnya urusan dengan masyarakat, akhirnya dana tadi lari ke daerah lain,” tukas Alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang saat ini menjadi Notaris di Pekanbaru, Riau.
Begitu juga keprihatinan Ashelfine terhadap sering terjadinya bancakan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan di daerah, sehingganya banyak yang berurusan dengan aparat hukum akibat korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.
Karena kucuran dana pembangunan yang besar, dan dengan tidak kuatnya iman, maka banyak terjadi penyimpangan. Menurutnya, mental oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengelola dana bisa-bisa saja belum siap, sehingganya gelap mata jadinya.
Kemudian, Ashelfine mengingatkan akan penggunaan Dana Desa yang jumlahnya hampir Rp1 miliar per desa per tahunnya, agar bisa dikelola secara baik, sehingga memang dana tersebut berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, atau daerah.
“Pokoknya dituntut kesiapan daerah dalam menjalankan program-program prorakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebab kalau hanya mengandalkan APBD semata, maka tidak lah bisa untuk mempercepat pembangunan daerah. Kesejahteraan masyarakat pun prosesnya jadi lambat,” pungkas Ashelfine.
(Ika)
