JAKARTA, AmanMakmur — Kunjungan spesifik yang dilakukan oleh Anggota DPR RI-FPKS Hj Nevi Zuairina bersama rombongan Komisi VI DPR RI ke Perusahaan Perkebunan milik negara yakni PTPN III dan PTPN VIII, meminta agar perusahaan plat merah ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agrowisata yang dapat menarik perhatian masyarakat, baik lokal maupun internasional.
Nevi menjelaskan, saat rapat dengar pendapat yang dilakukan sebelumnya dengan PTPN, ia meminta agar Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun dapat segera diimplementasikan di lapangan.
“Pada kesempatan di RDP, kita semua di Komisi VI sudah bersepakat bahwa mendukung PTPN III Holding dan seluruh anak perusahaannya dapat meningkatkan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional. Dengan meningkatkan produktivitas ini, secara tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani dengan syarat tetap terjadi hubungan yang baik antara petani dan perusahaan negara ini”, tutur Nevi, melalui keterangan persnya, Selasa (7/2/2023)
LihatJuga
Politisi PKS ini menegaskan, dengan perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas 13 perusahaan perkebunan yakni PTPN I sampai dengan PTPN XIV, perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) serta perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN). Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan.
Produk komoditas perseroan mencakup komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.
“Dengan kekuatan potensi sumber daya alam yang sangat besar ini, saya berharap PTPN dapat menjadi penyangga besar dalam kontribusi ketahanan pangan nasional. Namun demikian, perkembangan usaha agrowisata yang dijalankan oleh PTPN VIII juga mesti dapat berkembang dan menjadi prioritas utama para wisatawan luar maupun dalam negeri untuk mengunjungi wahana yang dikelola PTPN”, pinta Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga mengapresiasi terhadap kenaikan keuntungan korporasi (secara konsolidasi) yang pada tahun 2021 naik secara fantastis 500 % sebesar Rp4,64 triliun yang sebelumnya merugi Rp1,14 triliun.
“Permasalahan klasik yang sering muncul adalah konflik masyarakat dengan pemerintah mengenai lahan. Saya harap semua lahan dan aset PTPN pasca holdingisasi sudah terinventarisir dengan baik sehingga tidak ada persoalan gugatan kepemilikan lahan jika memang ada lahan yang dikelola kan ke pihak ketiga. Kita semua berharap, perusahaan negara ini dapat memberi kontribusi besar terhadap kemaslahatan negara dan masyarakat,” tutup Nevi.
(Rel/nzcenter)
