JAKARTA, AmanMakmur — Anggota Komisi IV DPR RI, Hj Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat (RDPU) antara Komisi VI dengan BUMN Pangan yang terdiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero), PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia/Perindo, dan PT Sang Hyang Seri, agar menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri sekitar 2 bulan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat.
“Saya minta BUMN pangan hadir kurang lebih 2 bulan ini dengan maksimal. Terutama ID Food, mesti dapat memastikan ketersediaan pangan untuk menjaga stabilitas Harga, dan berkoordinasi dengan Bulog. Saya minta penjelasan persiapan ID Food sejauh ini menghadapi momentum hari besar ini dalam pengendalian pangan nasional,” pinta Nevi, seperti disampaikan melalui keterangan persnya, Minggu (29/1/2023).
Politisi PKS ini menambahkan, rutinitas lonjakan harga pangan jelang lebaran selalu terjadi. Tidak ada satupun prestasi pemerintah dalam tahun-tahun sebelumnya untuk membuat harga tetap dengan alasan harga pangan bisa naik karena faktor psikologis menjelang bulan suci.
Nevi mengatakan, Fraksi PKS mengapresiasi pencapaian ID Food, bahwa ID Food naik 2 peringkat dengan predikat informatif dan nilai 93,50. Sebelumnya, pada tahun 2021 PT RNI (Persero) / ID Food mendapatkan peringkat cukup Informatif dengan nilai 73,93, atau naik 2 peringkat dari monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.
Namun, lanjut Nevi, mengingatkan bahwa peningkatan peringkat informatif ini bukan satu-satunya parameter keberhasilan, justru ini harusnya jalan membuka kotak pandora yang selama ini memunculkan masalah yang tak terduga. Perlu dibuka secara jelas dan transparan berapa ketersediaan pasokan pangan, berapa kebutuhan masyarakat, bagaimana kemampuan distribusi logistik dan seterusnya. Selama ini masalah data yang berbeda antar lembaga dan institusi menjadi benang kusut, dengan peningkatan performa di sektor Keterbukaan Informasi ini ID Food diharapkan bisa mengurai persoalan ini.
Pada kesimpulan rapat, Nevi mengatakan, kesepakatan sudah dilakukan bahwa ID Foid diminta membuat “grand design” atau peta jalan BUMN Pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dengan melibatkan masyarakat secara luas sehingga kehadiran BUMN Pangan langsung dirasakan oleh petani, peternak, nelayan dan rakyat Indonesia.
“Kami sepakat, agar Pemerintah menjadikan ID Food sebagai agregator pasar dalam ekosistem pangan nasional. Salah satu BUMN pangan ini mesti memanfaatkan teknologi digital dalam membangun ekosistem pangan di Indonesia sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional. Dan yang paling penting dalam waktu dekat ini, ID Food mesti mampu membuktikan kinerja menstabilkan pangan nasional menjelang hari yang paling besar di negara ini,” tutup Nevi.
(Rel/nzcenter)
