JAKARTA, AmanMakmur — Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Selasa (17/1/2023).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI Dra Hj Elviana, MSi dan dihadiri segenap anggota Komite IV DPD RI.
Dalam sambutannya Elviana mengungkapkan beberapa poin perhatian yang menjadi fokus Komite IV DPD RI, di antaranya mengenai dampak pandemi yang masih berpengaruh di tahun 2023.
Menurut Elviana, pandemi menyebabkan efek luka sosial-ekonomi, beberapa contoh efek luka tersebut adalah penurunan produktivitas, learning loss and job loss, serta pemulihan dunia usaha yang relatif lambat.
“Terlebih, tahun 2023 merupakan penyusunan RPJPN dalam menyambut visi 2045 dan persiapan jelang tahun politik pada tahun 2024” ungkap Elviana.
Elviana juga menyinggung mengenai pembangunan IKN, dimana dalam hal pembangunan IKN baru dengan maksud untuk mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah dan mengurangi ketimpangan maka diharapkan pemerintah harus tetap membuat kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Sementara Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam paparannya menyampaikan evaluasi atas RKP 2022 dimana beberapa pencapaian sasaran pembangunan makro belum dapat dicapai.
“Target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen, realisasinya sebesar 9,54%, dan IPM target 73,41-72,91% dan terealisasi 72,91%,” kata Suharso.
Ditambahkan oleh Menteri PPN/Bappenas bahwa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan persepsi masyarakat terkait dengan RPJPN 2005-2025 adalah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Sebelum tahun 2045 Indonesia harus keluar dari Middle Income Trap (MIT), kita telah terjebak dalam MIT selama 30 tahun, bonus demografi akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,0 % untuk keluar dari MIT tahun 2040” ungkap Suharso.
“Dan untuk program Prioritas TA 2023 diarahkan antara lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM” tambahnya.
Senator asal Aceh, Sudirman, dalam kesempatan Raker ini menyampaikan aspirasinya terkait dengan Dana Otsus untuk daerah Provinsi Aceh. “Aceh termasuk provinsi yang termiskin di Pulau Sumatera dan mohon jangan ada intervensi pada pembagian Dana Otsus agar dana Otsus dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sudirman.
Aspirasi lain datang dari Sulawesi Tenggara, khususnya terkait dengan infrastruktur di Sulawesi Tenggara. “Pembangunan Infrastruktur di Sultra tidak bisa menggunakan APBD, semua yang dipakai untuk membangun adalah dari pinjaman, sementara sumber daya alam dikeruk dan hasilnya banyak lari ke pusat” ungkap Amirul Tamim.
“Kami belum melihat dalam RKP 2023 tentang ppengembangan aspal Buton, padahal potensi aspal Buton ini sangat besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan pastinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan kami juga berharap jembatan penghubung P. Muna – P.Buton agar dapat dibangun dan masuk dalam RKP 2023.” tambah Amirul.
Senator dari Bangka Belitung, Zuhri M. Syahzali berharap bahwa program percepatan industri di Babel, dapat terlaksana. “Saya mendengar tentang rencana pemerintah yang ingin menghentikan ekspor timah, kami mendukung kebijakan ini namun harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dengan membanggun hilirisasinya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah timah di Babel,” tambah Zuhri.
“Perencanaan pembangunan daerah harus berkualitas, harus dipastikan bahwa itu adalah pembangunan daerah, bukan pembangunan di daerah yang artinya pemerintah pusat numpang pembangunan di daerah,” kata Jimmly Assidiq.
“Selama ini kita belum terlalu banyak membicarakan kualitas perencanaan (quality of planning), kita belum eksplor kualitas perencanaan” tambah Senator dari DKI Jakarta ini.
Terkait dengan kredit UMKM yang merupakan bisnis high risk low income, untuk mencapai kredit UMKM tinggi, kira-kira program pemerintah apa selain program KUR? Terkait kontribusi provinsi pada GDP nasional, DKI terbesar, sementara Jateng jauh dibawah DKI Saya butuh klarifikasi Bappenas terkait hal ini, lalu apa yang harus kita dorong untuk meningkatkan kontribusi daerah thd GDP nasional?” tanya Casytha A. Kathmandu Senator Jateng.
Harapan datang dari Sulawesi Barat melalui wakilnya Iskandar Loppa. Disampaikannya Sulbar merupakan daerah potensi sebagai penyangga IKN dengan jarak 10-12 jam dapat terjangkau, dan kami berharap Sulbar diprioritaskan untuk mendapat DAK fisik untuk pengembangan food estate.
Sementara Eni Sumarni dari Jawa Barat menanyakan apakah Bappenas mempunyai program untuk membangun karakter anak bangsa. “Saat ini moral bangsa sedang kritis, kita setiap hari disuguhi berita yang menyakitkan seperti anak-anak dengan kasus narkoba, hamil diluar nikah, dan lain-lain, bagaimana Bappenas, apakah bisa menyusun rencana program pembangunan untuk membangun karakter generasi muda, bagaimana rasio pendidik dan murid saat ini? Harus ada big design terkait ini” tanya Eni.
“NTT berkali-kali menyandang provinsi termiskin, ini butuh berapa lama untuk penanganan masalah ini? Program khusus apa yang dirancang Bappenas untuk NTT dengan predikat yang serba terbelakang? Kami minta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk menangani kemiskinan NTT” ungkap Hilda Manafe Senator NTT menyampaikan aspirasinya.
Terkait dengan terbentuknya Provinsi baru di Papua, Senator Papua Barat, Sanusi Rahaningmas berharap dukungan infrastruktur dasar di Papua Barat Daya. “Setidaknya 2024 kami berharap sudah memiliki kantor-kantor bagi OPD-OPD di Papua Barat Daya” kata Sanusi.
“Kami mengusulkan agar efektivitas hasil regsosek oleh BPS dapat digunakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kalau hasilnya dapat digunakan bersama, maka akan sangat bagus bagi penyusunan program-program sosial dan pengentasan kemiskinan” kata Wakil Ketua Komite IV, Abdul Hakim dalam sesi tanya jawab.
“Masyarakat banyak tewas di jalanan karena infrastruktur jalan yang kurang baik, mohon agar infrastruktur dapat menjadi prioritas karena terkait dengan perlindungan warga dan pembangunan jalan-jalan provinsi. harap menjadi perhatian Bappenas” tambah Abdul Hakim.
Lain dengan Abdul Hakim, Ketua Komite IV menyoroti mengenai dana desa yang dianggapnya terlalu kaku dan mengikat penggunaannya. “Kita tahu anggaran dana desa diatur sedemikian ketat dalam penggunaannya, sehingga kami minta agar segera diberlakukan otonomi dana desa mengingat bahwa kondisi dan kebutuhan desa yang berbeda-beda dan jangan ada titipan program dari pusat yang dibebankan pada dana desa, seperti penanganan stunting yang menggunakan dana desa, tidak semua desa maengalami stunting” ungkap Elviana.
Program IKN yang dipaparkan oleh Bappenas pun tak luput menjadi perhatian Komite IV. Sukiryanto, Wakil Ketua Komite IV menyampaikan keraguannya akan keberlangsungan program IKN ke depan.
“Saya mewakili Kalimantan, mengingat Pemilu tinggal satu tahun lagi, bagaimana nasib IKN jika kondisi politik sangat dinamis sehingga berpotensi merubah UU IKN, bagaimana nanti nasib IKN jika tidak dilanjutkan oleh Pemerintah berikutnya?” tanyanya.
Kesempatan tanya jawab dengan Kementerian PPN/Bappenas benar-benar dimanfaatkan oleh Anggota Komite IV untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui di daerah.
Tak ketinggalan, Wakil Ketua Komite IV asal Maluku, Novita Anakotta juga menyampaikan aspirasinya. “Diharapkan Bappenas dapat membuat perencanaan yang terintegrasi serta aktif mendorong pariwisata di P. Banda dengan membuat master plan pariwisata di P. Banda” kata Novita.
“Seaweed estate di Maluku terus dibicarakan tapi tidak terealisasi., mohon perhatian dari Pak Menteri” tambah Novita.
Sebelum rapat ditutup, menanggapi berbagai pertanyaan dan pernyataan para Anggota Komite IV, Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa dalam upaya merealisasikan kebijakan pembangunan RKP 2023, Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyusunan telah menerapkan konsep clearing house pembangunan melalui pemilihan kegiatan-kegiatan pembangunan yang benar-benar bermanfaat dan mempunyai peran penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan.
“Pemerintah memiliki tujuh program Prioritas Nasional (PN) dan 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023”, ungkap Suharso.
Menutup kegiatan Raker, Pimpinan Komite IV membacakan beberapa poin penting kesimpulan rapat di antaranya; Pertama, mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk lebih fokus pada kualitas perencanaan (quality of planning) dalam menyusun perencanaan sehingga pembangunan di daerah bukan hanya sekadar memindahkan program pemerintah ke daerah, tapi benar-benar pelaksanaan pembangunan oleh daerah.
Kedua, mendorong Kementerian PPN/Bappenas agar terus melakukan sinkronisasi dan penguatan basis data serta pemutakhiran data secara nasional sesuai dengan hasil Regsosek yang dilaksanakan oleh BPS agar program kerja pemerintah termasuk bantuan sosial serta program-program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran.
Ketiga, Kementerian PPN/Bappenas agar menyusun rencana program yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunkan tingkat kemiskinan daerah yang pertumbuhan ekonominya terutama di bawah rata-rata nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat tercapai.
Keempat, mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu pembinaan peningkatan kualitas perencanaan agar program-program nasional yang “dititipkan” kepada Desa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes.
Dan terakhir, kelima, Komite IV DPD RI memberi apresiasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai prioritas pembangunan nasional 2023 dan meminta agar memberi subsidi bunga yang merata kepada nasabah Kredit Ultra Mikro.
(Rel/dpd)
