• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Refleksi Politik Papua 2022, Yorrys Desak Pemerintah Intensifkan Komunikasi

Senin, 26/12/22 | 11:33 WIB
in Berita
0
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com —Beberapa saat lagi kita berada di penghujung tahun 2022. Berbagai peristiwa sosial dan politik berlangsung sepanjang tahun tersebut. Segudang persepsi dan opini bermunculan dalam memaknai perjalanan tahun yang bagi sebagian orang dipenuhi dengan hiruk-pikuk yang tidak mudah dilalui.

Belum lama kita berada dalam situasi sosial yang mencekam. Pandemi Covid-19 dengan ragam variannya memberi warna lain tentang cara kita memaknai perjalanan kebangsaan dan keindonesiaan.

Berkenaan dengan itu, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengajak publik untuk tidak melupakan konstelasi sosial dan politik yang berlangsung di ujung timur Indonesia, yakni Papua.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
6
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

Menurut Anggota DPD RI Dapil Papua itu, publik jangan pernah melupakan kondisi Papua. Sebab selama ini, wilayah tersebut cenderung diabaikan, meski persoalan demi persoalan terus bermunculan.

“Itulah yang terasa dari waktu-waktu. Berbagai macam aturan dan kebijakan dikeluarkan untuk merespons persoalan kedaerahan Papua, tapi tidak kunjung memenuhi persepsi dan visi yang sama”, ujar Yorrys di Jakarta, Minggu (25/12/2022)

“Ironisnya, persoalan demi persoalan bermunculan justru di saat begitu banyak kanal representatif seperti DPD, DPR, DPRP dan MRP yang sedianya menjembatani kesenjangan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat dan apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua”, tambah Yorrys.

Diketahui, pada tahun 2022 menjadi tahun pertama yang dilewati setelah pada tahun 2021 sebelumnya kebijakan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001 diperbarui dengan UU Nomor 2 tahun 2021. Menurut mantan politisi Partai Golkar itu, muatan perubahan UU otonomi khusus sangat ideal sebagai usaha mempercepat pembangunan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tapi muatan ideal itu cenderung tidak memiliki pengaruh signifikan untuk melahirkan perubahan.

“UU Otonomi Khusus yang baru itu seperti cek kosong yang melompong. Menyamakan persepsi melalui sosialisasi menyeluruh dan berkesinambungan tidak kunjung terwujud. Padahal, begitu banyak figur representatif yang bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan kesamaan persepsi tersebut”, jelas Yorrys yang juga Ketua MPR for Papua.

Menurut Yorrys, kebijakan baru ini bukannya diterima begitu saja, melainkan dipenuhi dengan pergolakan paham dan pemikiran. Belum lagi, aturan turunan berupa peraturan pemerintah yang tidak kunjungan dipahami secara sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yorrys mencatat, sejak Otonomi Khusus Jilid II diundangkan, pemerintah telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan turunan terkait UU Otonomi Khusus, yakni PP No 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua serta PP No 107 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Terakhir pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan PP No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Namun satu hal yang menjadi pertanyaan besar, hingga saat ini elemen kedaerahan yang terdiri dari pemerintah daerah (termasuk DPRP) serta lembaga kultural MRP tidak satupun merespons aturan-aturan itu dalam bentuk peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus (Perdasi dan Perdasus). Bisa dipastikan, masa depan Papua cenderung didominasi persepi pemerintah pusat”, papar Yorrys.

Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila itu juga menyinggung tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang menjadi tantangan baru. Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua bukan hanya soal politik kontestasi dan pembagian kekuasaan dan jabatan, tapi sejauhmana substansi persoalan di Papua terjamah dan terakomodasi.

“DOB di Papua adalah tantangan baru di tengah persoalan yang sudah menumpuk. Jika tidak dikelola dengan baik, maka apapun yang dihasilkan pada tahun 2022 ini akan menjadi beban sosial dan politik bagi masyarakat Papua”, pungkas Yorrys.

(Rel/dpd)

Views: 538
ShareSendShare
Previous Post

Taslim: Selamat atas Terpilihnya Bakhtiar sebagai Ketua PW Muhammadiyah Sumbar

Next Post

Selamatkan APBN, Haji Uma Berikan Penghargaan pada Fadli Juta Karyawan SPBU di Subulussalam

Next Post
Selamatkan APBN, Haji Uma Berikan Penghargaan pada Fadli Juta Karyawan SPBU di Subulussalam

Selamatkan APBN, Haji Uma Berikan Penghargaan pada Fadli Juta Karyawan SPBU di Subulussalam

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,476)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,654)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,300)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,954)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,896)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,284)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,303)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,769)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,730)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,748)

Berita Lainnya

Pengasuh Ponpes Al-Wafa Dorong Ketua DPD RI Jadi Negarawan Pelurus Bangsa

Pengasuh Ponpes Al-Wafa Dorong Ketua DPD RI Jadi Negarawan Pelurus Bangsa

Kamis, 28/7/22 | 14:57 WIB
13

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Pondok Pesantren Al-Wafa di Jember. (Foto : dpd) JAWA TIMUR, AmanMakmur.com ---...

Sudah Saatnya Berpihak ke Timur, Refleksi 76 Tahun NKRI

Sudah Saatnya Berpihak ke Timur, Refleksi 76 Tahun NKRI

Sabtu, 14/8/21 | 13:20 WIB
27

Nono Sampono, Wakil Ketua I DPD RI. (Foto : dpd) BEBERAPA hari ke depan bangsa yang besar ini akan merayakan...

Anggota DPD RI Leonardy Buka Turnamen Sepakbola Malai V Suku Cup II 2021

Anggota DPD RI Leonardy Buka Turnamen Sepakbola Malai V Suku Cup II 2021

Selasa, 19/10/21 | 15:32 WIB
80

Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH berfoto bersama dengan peserta dan panitia Malai V Suku...

Fahira Idris Cek Kesiapan Salat Idul Fitri di JIS

Fahira Idris Cek Kesiapan Salat Idul Fitri di JIS

Jumat, 29/4/22 | 09:42 WIB
18

Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengecek dan memantau secara langsung persiapan salat Idul Fitri 1443...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.