MALUKU, AmanMakmur.com – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap masalah kemungkinan adanya kekurangan anggaran, tidak mengurangi kualitas pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pilkada yang berkualitas ditentukan oleh integritas dan kredibilitas penyelenggaranya,” kata Nono dalam sambutannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (29/8/2022).
Dalam pertemuan ini, Nono Sampono melakukan diskusi dengan Ketua KPU Mustafa Darakay dan Ketua Bawaslu Amran Bugis, tentang kesiapan KPU Kabupaten Kepulauan Aru terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Seperti pemutakhiran data pemilih, penataan dapil, PKPU jadwal Pemilu dan verifikasi parpol.
“DPD RI mempunyai komitmen untuk menyerap aspirasi dari penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten/kota sehingga dapat memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan bagi penyelenggara pemilu dalam upaya peningkatan kualitas pemilu mendatang,“ ucapnya.
LihatJuga
Sementara Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Mustafa Darakay menyampaikan kendala geografis dalam proses distribusi surat suara. Selain itu, minimnya jangkauan internet sehingga menyulitkan pengiriman form C1 menggunakan aplikasi yang ada.
Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Amran Bugis juga menyampaikan kondisi geografis menyulitkan dalam proses pengawasan akibat minimnya anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Nono Sampono juga memberi beberapa masukan pada KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, di antaranya untuk tetap mempertahankan netralitas serta konsisten dalam melakukan sosialisasi.
“Kita berharap KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tetap menjaga netralitas dan melakukan sosialisa scara intens, sehingga kesuksesan pilkada dapat kita raih,” ungkap Nono.
Lebih lanjut, Nono juga menekankan mengenai akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk dilakukan secara akuntabel. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu disebut harus memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.
“KPU agar melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan dan melaporkan jika ada kesalahan pendataan pemilih,” tegas Nono
Mantan Kabasarnas itu menambahkan, berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 harus dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut, kata Nono, sebagai upaya meminimalisir terjadinya permasalahan yang berulang pada saat Pemilu 2024.
“Kita berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar sehingga seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak konstitusi mereka,” tutupnya.
(Rel/dpd)
