PADANG, AmanMakmur.com –— Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI melakukan dialog dengan Kelompok Nelayan Benteng Purus (Benpur) Saiyo di Kota Padang, Minggu (17/7/2022).
Dalam kesempatan itu Bustami Zainudin menjelaskan keberadaan lembaga DPD RI dalam menghimpun, menyampaikan, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari kelompok nelayan kepada kementerian terkait khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan mitra kerja dari Komite II DPD RI.
“Kedatangan kami ke Padang dalam rangka dialog untuk memastikan bahwa aspirasi kelompok nelayan adalah benar adanya dan ingin mengetahui apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh kelompok nelayan, jangan sampai apa yang diperlukan oleh nelayan dan apa yang diberikan berbeda”, ungkap Bustami.
Dalam sambutannya, Bustami menyampaikan bahwa Komite II DPD RI memiliki 9 mitra kementerian sehingga aspirasi kelompok nelayan akan ditindaklanjuti kepada kementerian terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan adanya permintaan bantuan perahu longtail 29 unit dan mesin kohler 9 PK 29 unit.
Sementara itu Anna Latuconsina senator asal Maluku menyampaikan bahwa kartu nelayan/kusuka sangat bermanfaat bagi anak nelayan yang kuliah di jurusan perikanan karena bebas biaya perkuliahan.
“Kelompok nelayan dan keluarga agar menjaga kebersihan laut agar ikan tetap ada, jangan sampai sampah plastik ada di laut karena baru 300-400 tahun terurai,” ujar Anna.
Senator Emma Yohana menyarankan agar kelompok nelayan membentuk koperasi. “Saya akan mendukung pembentukan koperasi nelayan Benpur Saiyo sehingga ke depan koperasi dapat mengajukan bantuan tidak hanya ke Kementerian KP namun juga Kementerian Koperasi dan UKM”, imbau Emma.
Salah satu nelayan menyampaikan aspirasi bahwa nelayan memerlukan pom bensin subsidi khusus nelayan karena pembelian BBM subsidi di SPBU memerlukan aplikasi di HP, sementara untuk beli HP saja nelayan kesulitan dikarenakan mereka melaut masih secara tradisonal mengandalkan rumpon dan terbatas jaraknya karena keterbatasan perahu yang mereka miliki. Selain itu mereka juga tidak semuanya memiliki kartu nelayan/Kusuka dan asuransi.
Penyuluh perikanan Ade Wananda menambahkan, bahwa laut di kota Padang adalah Samudera Hindia sehingga tidak disarankan melaut menggunakan kapal long tail, “Alangkah lebih baik jika proposal kelompok nelayan dapat diperbaharui sehingga nelayan dapat melaut dengan kapal berbahan fiber karena lebih aman”, jelas Ade.
Terkait kartu Kusuka biasanya nelayan tidak mendapatkan kartu karena alamat di KTP dan KK tidak sama.
Di sesi akhir Bustami menyampaikan agar kelompok nelayan memperbaiki proposal sesuai dengan arahan penyuluh perikanan sehingga kemungkinan diterimanya aspirasi mereka menjadi semakin besar.
Kunjungan kerja dipimpin oleh Bustami Zainudin (Lampung) dan diikuti oleh Emma Yohana (Sumbar), Anna Latuconsina (Maluku) dan Andiara Aprilia Hikmat (Banten).
(Rel/dpd)
