JAWA TIMUR, AmanMakmur.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi masa reses di Jawa Timur dengan mengunjungi sejumlah kyai di Bangkalan, Madura, untuk menyerap aspirasi mereka.
KH Imron Abd Fattah di Pondok Pesantren Mambaus Salam menjadi lokasi pertama yang dikunjungi LaNyalla. Ponpes tersebut berada di Kecamatan Kota, Bangkalan.
Dalam silaturahmi itu Ketua DPD RI dan Pengasuh Pondok Pesantren Manbaus Salam membahas kondisi bangsa yang sedang tidak baik.
Menurut LaNyalla, banyak PR yang harus dikerjakan bangsa ini agar kembali kepada trek yang lurus.
“Rezim sekarang bilang Indonesia baik-baik saja. Yang saya pertanyakan kalau baik-baik saja kenapa utang semakin bertambah, orang miskin juga semakin banyak, kemudian harga-harga kok melambung. Itu bukti ada yang salah dalam mengurus negara ini,” ujar LaNyalla, Selasa (19/4) sore.
Karena itu, diperlukan pemimpin nasional yang berani memutus rantai oligarki yang menempel dan berlindung di lingkaran kekuasaan.
“Sekarang ini negara kita sudah dikuasai oleh oligarki. Penguasa tidak memikirkan kepentingan rakyat lagi, tapi memakmurkan diri dan kelompoknya, karena mereka berkomplot dengan pengusaha,” ujar LaNyalla.
LaNyalla juga sempat diwawancara media terkait harga-harga komoditas pangan yang semakin hari semakin naik. Saran LaNyalla, pemerintah harus cari solusi yang pro rakyat.
“Pemerintah dalam setiap kebijakannya harus berpihak kepada rakyat. Jangan seenaknya menaikkan harga BBM, elpiji dan komoditas lain. Harus dicarikan solusi terbaik, supaya rakyat tidak tambah menjerit. Karena kalau saya melihat ini rakyat sudah teriak semua, sudah setengah mati. Jadi, harapan saya pemerintah berpihak kepada rakyat. Rakyat itu yang dibutuhkan hanya untuk makan sehari-hari saja,” papar LaNyalla kepada awak media.
Usai dari Ponpes Manbaus Salam, LaNyalla melanjutkan silaturahmi ke Ponpes Al-Kholiliyah An-Nuroniyah, di Demangan Timur, Bangkalan. LaNyalla diterima langsung pengasuh Ponpes KH Muhammad Faisol Anwar.
Polemik 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi bahasan hangat. Kepada LaNyalla, KH Muhammad Faisol Anwar mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut.
LaNyalla menjelaskan bahwa dirinya merupakan orang yang terdepan dalam menghalangi terjadinya penambahan masa jabatan presiden.
“Keinginan itu sama sekali tidak benar. Melanggar konstitusi kita yang menegaskan bahwa jabatan Presiden hanya 2 periode,” tukas LaNyalla.
Kalau kemudian Konstitusi diubah supaya masa jabatan bisa diperpanjang, menurut LaNyalla, maka harus dilakukan Amandemen dahulu yang dilakukan melalui mekanisme Sidang MPR. Di dalam MPR ada anggota DPR dan DPD. Kalau DPD tidak ikut artinya itu bukan Sidang MPR dan tidak sah.
“Lagian sudah pasti rakyat juga tidak setuju hal itu dan bisa terjadi penolakan dalam skala besar,” tuturnya.
(Rel/dpd)
