JAKARTA, AmanMakmur.com — Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengkritisi pilihan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di tengah terjadi oversupply energi listrik PT PLN saat ini.
“Jika alasan menaikan TDL adalah untuk penghematan, kompensasi dan menyelamatkan kondisi keuangan PLN, saya kira kebijakan ini tidak tepat dan tentu sangat merugikan masyarakat. Belum saatnya pemerintah menerapkan kebijakan pemangkasan subsidi listrik di tengah masa pemulihan ekonomi nasional”, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jum’at (15/4).
Menurutnya, Kondisi makro ekonomi memang terlihat membaik, tapi tidak dengan kondisi mikro ekonomi masyarakat. Masyarakat baru saja dibebani dengan inflasi bahan pangan dan BBM, kenaikan TDL hanya akan semakin memperparah inflasi saat ini.
“Saya kira PLN memiliki sumber masalah keuangan lain yang lebih urgen untuk diselesaikan saat ini, selain merespons tekanan inflasi energi dengan menaikkan TDL. Pemerintah hanya harus memangkas oversupply energi listrik yang merugikan keuangan PLN selama ini”, tegasnya.
Lebih lanjut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa selama ini oversupply energi listrik yang dilakukan oleh sumber pembangkit listrik milik swasta yang justru sangat merugikan keuangan PLN. Jadi, tidak fair jika pemerintah justru membebani masalah defisit neraca keuangan PLN kepada masyarakat.
“Kami minta Kementerian ESDM untuk terlebih dahulu melakukan pembaharuan skema kontrak dengan pengusaha pembangkit listrik swasta. Sehingga beban keuangan PLN bisa dikurangi secara signifikan dan tidak perlu mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat”, ungkapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi isyarat untuk menaikkan tarif listrik. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, Rabu, 13 April 2022.
“Dalam jangka pendek penerapan tarif adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp7-16 triliun,” kata Arifin.
(Rel/dpd)
