JAKARTA, AmanMakmur.com —Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengingatkan Pemerintah RI agar belajar dari kasus Sipadan-Ligitan yang akhirnya diklaim oleh Malaysia.
“Di wilayah terluar Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pada kenyataannya kita punya banyak masalah,” ujar Mahyudin, melalui keterangan persnya, Selasa (29/3).
Rakyat disana benar-benar teruji kesetiaannya pada Indonesia, bahkan ada jargon di sana “Ringgit di Dompetku, Malaysia di perutku, namun Garuda tetap di Dadaku”, artinya betapapun rakyat di perbatasan itu begitu familiar dengan Ringgit Malaysia, bahan makanan pun lebih murah dari sana, kesetiaan mereka tetap pada negara kita tak tergoyahkan.
Tapi kondisi demikian tak boleh diabaikan, sangat tidak adil jika kita mengabaikan penderitaan rakyat di perbatasan yang banyak bergantung pada produk negara tetangga karena barang dari dalam negeri jauh lebih mahal, masih banyak yang tak punya listrik, dan akses transportasi maupun komunikasi yang terbatas.
Mahyudin yang didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Surya Candra serta para senator DPD RI asal Kaltara yaitu Marthin Billa, Fernando Sinaga, serta Hasan Basri saat acara ramah tamah dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara di Hotel Luminor, kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin malam, 28 Maret 2022 juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat gap yang sangat besar antara warga kita di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan dengan tetangga mereka di Sabah dan Serawak, Malaysia. Bukan hanya kesejahteraan, tapi juga secara psikologis berupa perlakuan dan perhatian negara.
Masyarakat Krayan bahkan tak punya jalan darat yang memadai padahal mereka hanya terpaut 250 km dari Malinau, mereka juga sulit punya tanah bersertifikat karena hampir seluruh wilayah itu berstatus hutan lindung. Sementara tetangga mereka, ditanah yang sama dan berdekatan di Malaysia punya kawasan ekonomis, perkebunan kelapa sawit, bahkan pabrik CPO.
“Bukan berarti saya menyarankan agar seluruh hutan lindung dialihfungsikan, namun kita harua melihat fakta bahwa ada rakyat Indonesia, saudara kita disana yang butuh tempat untuk tinggal, hidup dan berusaha, mohon agar hal ini segera menjadi prioritas bagi Kementerian ATR”, demikian kata Mahyudin sembari menjelaskan kepada Wakil Menteri ATR/BPN Surya Candra.
Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu kondisinya memang memprihatinkan. Mereka terisolir bahkan dari Kecamatan dan Kabupaten lain di Kalimantan Utara karena keterbatasan infrastruktur dan jalur komunikasi maupun jaringan kelistrikan.
Menurut Data Kementerian ESDM, sebanyak 306 desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik, sebagian besarnya berada di Kecamatan Krayan. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia itu baru mencapai 68,94% dimana Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan rasio desa terlistriki paling rendah (25,83%) dan rasio elektrifikasi baru mencapai 58,34%.
(Rel/dpd)
