PADANG PARIAMAN,
AmanMammur.com —- Pembebasan jalan tol nampaknya menjadi “santapan” bagi sekelompok orang untuk menguasai lahan milik orang lain, yang berindikasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pengelola atau pemerintah.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy lebih sepakat menggunakan istilah ganti untung, mengingat besarnya dana yang disiapkan pemerintah serta tingginya patokan taksiran nilai tanah masyarakat guna mempercepat pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru tersebut.
Namun kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk keuntungan pribadi, teroleh kelompok-kelompok mafia tanah.
Salah satu permasalahan yang kini sedang ditangani oleh Polres Padang Pariaman adalah dugaan penyerobotan lahan di Kecamatan Batang Anai, tepatnya di perbatasan antara Buaian dengan Lubuk Alung.
Polres Padang Pariaman menangani masalah ini atas laporan Sudirman, seorang pemilik yang melaporkan Mon Syarif, Efrizal, dan Bakri Abdullah yang merupakan seorang pengacara.
Kapolres Padang Pariaman AKBP M Qori Oktohandoko, SIK, MH, mengatakan para terlapor sudah selesai pemberkasannya dan bahkan beberapa waktu lalu sudah akan diserahkan pada Kejaksaan Negeri Padang Pariaman. Namun ketika akan dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka, ternyata salah seorang dalam keadaan sakit.
Hasil pemeriksaan tim medis, tensi darahnya mencapai 194, sehingga sesuai hukum acara pidana tidak dimungkinkan melakukan proses terhadap seorang yang dalam keadaan sakit.
“Pada waktu itu kita akan serahkan ke Kejari Padang Pariaman, namun salah seorang dalam keadaan sakit dengan tensi 194. Kita jelas tak ingin mengambil resiko dengan menyerahkan tersangka yang sedang sakit, maka kita ambil keputusan untuk menunda terlebih dahulu. Jika dalam pemeriksaan berikutnya tersangka sudah sembuh, maka segera kita serahkan secepatnya ke kejaksaan, karena BAP sudah selesai,” tutur Qori, melalui keterangan persnya kepada media, Kamis (24/3).
Ditambahkan Kapolres, tersangka tersebut terjerat dalam kasus dugaan memasuki dan mengelola lahan orang lain tanpa izin, dengan maksud menguasai atau mendapatkan keuntungan pribadi.
“Tersangka didugakan memasuki dan mengelola lahan milik orang lain, dengan maksud menguasai atau mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, seperti yang dilaporkan pemilik lahan,” tambah Qori.
Pernyataan Kapolres Padang Pariaman M Qori Iktohandoko, diperkuat oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Satake Bayu Setyanto.
Ditegaskan Kombes Satake, proses hukum terhadap terduga pelaku pelanggaran atau kejahatan tidak akan pernah terhenti, apa lagi memiliki indikasi terhambatnya program pembangunan oleh pemerintah.
“Kita selalu berkordinasi dengan Polres setempat dan menanyakan perkembangan yang terjadi, sehingga kita meyakini tidak ada yang bermain dalam hal ini, apa lagi berkaitan dengan program pemerintah,” tambah Satake.
Ketegasan Kapolres Padang Pariaman dan Kabid Humas Polda Sumbar ini, diapresiasi oleh Syafrizal Ucok, mediator ganti-rugi jalan tol dari Pemprov Sumbar.
Syafrizal Ucok yang merupakan mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar, amat merespons kinerja Kepolisian dalam melakukan pembebasan lahan jalan Tol, sehingga sangat yakin bila ada pelanggaran hukum pasti akan ditindak atau diproses sesuai aturan berlaku.
“Kita sangat yakin kalau semua pelanggaran hukum yang akan berakibat semakin rumitnya proses ganti untung lahan untuk pembangunan jalan tol, akan diproses oleh pihak aparat hukum sesuai aturan berlaku,” tutur Syafrizal.
Sementara itu Kejaksaan Negeri Padang Pariaman sejak awal sudah siap untuk melanjutkan proses tersebut ke Pengadilan Negeri. Saat ini tinggal menunggu penyerahan barang bukti dan tersangka dari Kepolisian Padang Pariaman.
(Rel/Nov)
