PADANG, AmanMakmur.com — Komite III DPD RI menggelar seminar empirik di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Selasa (1/3), dalam rangka penyusunan naskah akademik dan drafting RUU tentang Serikat Pekerja.
“Faktor yang melatari Komite III DPD RI untuk melakukan perubahan undang-undang tentang serikat pekerja adalah banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat, terutama orang-orang yang berkepentingan dengan undang-undang ini, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Dari sisi pekerja misalnya, mengeluhkan cakupan UU Nomor 21 Tahun 2000 yang dirasa terlalu sempit, dan sudah ketinggalan zaman. Undang-undang ini belum mencakup para pekerja outsourcing, freelance, serta pekerja yang berstatus sebagai mitra, seperti para pengemudi ojek online dan lain sebagainya,” papar Oni Khairuddin, Kepala Biro Persidangan I DPD RI yang memimpin delegasi DPD RI.
Acara yang berlangsung di auditorium Fakultas Hukum Unand tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unand, Prof Dr Busyra Azheri, dan dalam sambutannya guru besar FH Unand itu menyatakan bahwa ranah pekerja saat ini memang sedang mengalami kerumitan persoalan hukum. UU Ciptakerja sampai sekarang masih belum memuaskan para buruh. Polemik mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) sekarang sedang mengemuka, dan masih banyak lagi persoalan yang lain.
“Saya menyambut baik inisiatif DPD RI untuk melakukan diskusi dan kajian akademik terhadap undang-undang tentang serikat pekerja. Apalagi Unand memiliki ahli hukum perburuhan, yaitu Dr Khairani,” ujarnya.
Seminar empirik ini menghadirkan tiga pakar, di antaranya Dr Nawawi Ahmad, peneliti BRIN yang memiliki riwayat panjang tentang dunia perburuhan, karena sempat magang bertahun-tahun di Partai Buruh Inggris. Dr Khairani, SH, MH, pakar hukum perburuhan Unand, Dr Yuslim SH, MH pakar hukum administrasi dan pemerintahan Unand.
Ketiga narasumber bergantian memaparkan beragam persoalan seputar UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
Acara yang diikuti oleh para akademisi, pemerhati masalah buruh, pakar hukum, serta mahasiswa Unand berlangsung kondusif dan produktif. Para peserta terlihat antusias mengikuti acara, meskipun mereka harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.
Pada kesempatan ini, panitia juga membagikan kuisioner yang berisi pertanyaan tentang opini dan pendapat para peserta terhadap UU Nomor 21 Tahun 2000.
“Kami sengaja membagikan kuisioner kepada para peserta diskusi, karena kami ingin mendapatkan gambaran yang rigid tentang pendapat para peserta tentang detail-detail tertentu dalam UU tentang Serikat Buruh,” pungkas Zulfikar, Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI.
(Rel/dpd)
