PASAMAN BARAT, AmanMakmur.com — Tampaknya perang politik bukan hanya saat pemilu saja, tapi di lokasi bencana yang daerahnya sudah porak-poranda, masih ada saja yang memanfaatkan politik praktis untuk menjatuhkan seseorang, salah satu korban penjelekan ketika memberikan bantuan, yakni Menteri Sosial RI Risma.
Dalam sebuah media online yang dishare oleh netizen, dikatakan kalau Mensos Risma dicaci-maki dan diusir untuk keluar dari Pasaman Barat, ketika mengunjungi daerah tersebut.
Semua merasa kaget dengan hoaks yang tersebar tersebut, karena imbasnya untuk daerah bencana, jika saja memang itu disikapi dengan emosi pengambil kebijakan.
Sekaitan dengan ada isu tak bertanggung jawab tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumbar yang berasal dari Fraksi PDI-P Syamsul Bahri, yang saat itu mendampingi Mensos Risma, dari mulai kedatangan sampai kepulangan dengan tegas mengatakan, itu hoaks memalukan dan merugikan Sumbar, khususnya daerah bencana.
“Keterlaluan, masa ada yang menyebar hoaks seperti itu, padahal semua masyarakat menyambut baik Bu Risma, memberikan data dan meminta agar bantuan pusat segera diturunkan, bahkan masyarakat mengelu-elukan Bu Risma,” papar Syamsul Bahri.
Dia juga mengatakan, masyarakat berbondong-bondong mengiringi Mensos Risma, tanda kedatangannya memang disambut dengan antusias.
Sekaitan katanya ada hujatan, tidak sedikit pun juga saat kunjungan ada nada hujatan yang ditujukan pada Risma oleh warga.
Hal tersebut dikatakan tokoh masyarakat setempat Musnedi, ketika mengklarifikasi pernyataan netizen, di Lubuak Sarai, Minggu (27/2).
“Perlu kami luruskan, kami semua amat berterima kasih pada Bu Menteri Risma yang mengunjungi daerah kami, yang kami marah kenapa kok Menteri dulu pula datang sedangkan bupatinya ndak nampak, sekali lagi terima kasih Bu Risma, kalau ada yang mengatakan ibu tidak kami terima itu bohong besar, mengambil kesempatan dalam kesempitan, bicara politik saat orang musibah,” ungkap Musnedi dengan nada marah.
Dia juga menegaskan, kalau warga masih mengharapkan bantuan pemerintah provinsi dan pusat untuk perbaikan daerah mereka yang terkena musibah, jadi ndak mungkin Menteri Sosial diusir dan tidak diinginkan hadir.
“Kami masih butuh bantuan provinsi dan pusat untuk memperbaiki daerah kami yang sudah porak poranda, dananya ada di Kementerian Sosial, mana mungkin Bu Menteri kami tolak datang, isu biadab apa lagi itu, atau memang ada yang menginginkan negeri kami ini tetap porak poranda sehingga isu hoaks itu ditebar,” tegas Musnedi mengakhiri.
(Rel/Nov)
