PADANG, AmanMakmur.com—Adanya data yang disampaikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat bahwa di tahun 2021 sebanyak 5988 orang anak miskin di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang tidak bersekolah, sehingga sulit keluar dari kemiskinan.
Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) Pessel menyampaikan bahwa tingginya angka putus sekolah, khususnya pada masyarakat kurang mampu dapat memicu kemiskinan struktural yang tinggi di Pessel. Dari data yang ada pada tahun 2021, sebanyak 7,92% masyarakat miskin Pessel, atau sebanyak 37.410 jiwa.
Mencermati itu, Arif Yumardi, putra Pessel yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, ikut angkat bicara terhadap kampung halamannya yang berjuluk “Negeri Sejuta Pesona” itu.
“Wajib belajar (wajar) 12 tahun yang dicanangkan Pemkab Pessel sejak 2009 sepertinya perlu dievaluasi pelaksanaannya, kalau mendengar 5.988 anak keluarga miskin putus sekolah,” ujar Arif, Jumat (18/2), di Padang.
Karena dengan program wajib belajar, lanjut Arif, artinya tidak ada pungutan biaya sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah, dari SD sampai tingkat SMP, sesuai kewenangan kabupaten.
“Nah, ini yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Apakah Angka Partisipasi Masyarakat (APM) dalam melaksanakannya rendah. Ini perlu peran aktif Dinas Pendidikan Kubupaten Pessel menelusurinya,” tukas mantan Ketua KNPI Pessel ini.
Bagaimanapun, menurut Ketua Gebu Minang Pessel ini, pendidikan merupakan sektor utama prioritas pemerintahan sekarang sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pessel.
“Jangan sampai tenaga pendidik yang berkualitas dipindahkan menjadi camat atau kabid pada tempat yang bukan kemampuannya, sehingga berdampak pada merendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya usia sekolah,” pungkas Arif, yang digadang-gadang jadi calon Anggota DPD RI pada Pileg 2024 mendatang.
(Ika)
