JAKARTA, AmanMakmur.com — Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) DIM dalam rangka penyempurnaan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi ke Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
Kunjungan dilakukan dengan melakukan pertemuan dan dialog dengan masyarakat dan stakeholder terkait, Senin (14/2).
Kunjungan kerja dipimpin langsung Senator Dapil Papua Yorrys Raweyai selaku Ketua Komite II.
Yorrys mengatakan kunjungan kerja Komite II DPD RI di Kepulauan Seribu, adalah untuk melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya terkait sejauh mana implementasi dan permasalahan dari pelaksanaan UU tentang Energi selama ini.
Dalam pertemuan ini turut hadir Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi serta GM PLN UID Jakarta, Doddy B. Pangaribuan. Pertemuan dipandu oleh Senator Fahira Idris yang menyampaikan bahwa melalui kunker ini diharapkan dapat menampung masukan dari berbagai pihak.
“Masukan ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan memperkaya revisi atas RUU tentang Energi,” ujar Fahira Idris.
Dalam pertemuan tersebut, Komite II melakukan inventarisasi permasalahan terkait kebutuhan dan penerapan energi khususnya energi listrik setelah beroperasinya PLTS hibrid PLN di Pulau Sebira berkapasitas daya sebesar 400 Kilo Watt peak (KWp) dan diproyeksi dapat menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari.
Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengatakan energi adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat Kepulauan Seribu. “Jika sebelumnya masyarakat hanya bisa menikmati listrik selama 12 jam, dengan adanya PLTS sekarang bisa sampe 24 jam,” ujar Junaedi.
Senator Aji Mirni mempertanyakan penyebab dari lambatnya pengembangan PLTS di Kepulauan Seribu. “Pengembangan ini terlambat apakah regulasinya masih ada kendala,” tanyanya.
GM PLN UID Jakarta, Doddy Pasaribu menjelaskan bahwa PLTS memiliki kapasitas 12.000 megawat dan hingga kini baru terpakai 5.000 megawat. Untuk itu, PLTS masih memiliki cadangan yang cukup banyak sehingga diharapkan akan membantu perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu.
“Harapan kami di dalam revisi RUU Energi yang akan disusun mencantumkan harganya jangan mahal-mahal ini termasuk aspirasi masyarakat,” papar Doddy.
(Rel/dpd)
