JAKARTA, AmanMakmur.com — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN mendukung upaya kementerian ini untuk pembenahan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Nevi menyebut keberhasilan restrukturisasi di BUMN, mulai dari Pertamina, hingga merger PT Pelabuhan Indonesia.
Namun, politisi PKS ini memberikan beberapa catatan kritis sebagai masukan pada pemerintah, seperti biaya logistik di Indonesia yang masih lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga di Asia.
Terobosan kementerian BUMN dalam sektor logistik dengan penggabungan Pelindo yang telah diupayakan selama 20 tahun sehingga berhasil pada Oktober 2021, diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan yang berujung pada pelayanan pada masyarakat luas.
“Saya mengingatkan, selain sektor logistik, sektor energi yang sangat vital bagi negara ini mesti diperkuat dengan strukturisasi dan holdingisasi. Di PT Pertamina (Persero) misalnya, dengan restrukturisasi operasional melalui pembentukan sub holding, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan Global Energy Champion dan memiliki valuasi senilai USD 100 miliar”, tutur Nevi, dalam keterangan persnya, Rabu (2/2).
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyebut, bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
“Saya ingin memastikan kepada pemerintah melalui KemenBUMN bahwa masih ada beberapa BUMN yang belum berhasil di holdingisasi terutama di sektor energi listrik (PLN, Pertamina Energi, dan lainnya). Di sini kita semua mengetahui bahwa kebutuhan akan energi (listrik) merupakan kebutuhan dasar dan masyarakat menginginkan harga yang murah”, imbuh Nevi.
Terakhir Nevi menyampaikan akan pentingnya kekokohan BUMN di sektor pangan. Ia mencontohkan akan adanya persoalan harga dan stok minyak goreng yang yang sudah lebih 2 bulan bergejolak sejak akhir tahun 2021 hingga awal bulan Februari 2022 masih belum terselesaikan. Ia mendorong kepada pemerintah untuk mengambil porsi yang lebih besar dalam penyediaan CPO sehingga BUMN perlu membuat roadmap mitigasi untuk minyak goreng secara khususnya, atau sembako secara umum di negara kita.
“Saya melihat bahwa keberadaan BUMN sektor pangan terutama penghasil minyak goreng masih rapuh eksistensinya. PTPN yang telah di holdingisasi belum memberikan dampak dalam mengkondisikan persoalan minyak goreng. Sekarang ada ID Food semoga dapat menjadi solusi berbagai persoalan pangan. Harapan masyarakat kepada pemerintah sangat kuat dalam persoalan pangan ini karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi pembuktian pemerintah dalam melayani rakyatnya”, tutup Nevi.
(Rel/nzcenter)
