JAKARTA, AmanMakmur.com —Sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menuai kontroversi setelah pemerintah mengubah skema pembiayaan menjadi mayoritas dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menjelang dilaksanakannya KTT G20 di Bali tahun ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong agar pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai peluang untuk menarik minat dan kepercayaan negara-negara G20 sebagai investor di IKN.
“Saya percaya pemerintah sudah menyiapkan strategi pendekatan diplomasi yang efektif untuk menarik perhatian dan minat negara anggota G20 dalam membantu pembiayaan IKN. Modal presidensi G20 harus menjadi solusi bagi keputusan pemerintah dalam merelokasi IKN”, ujar Sultan, melalui keterangan persnya, Senin (24/1).
Menurutnya, isu pemindahan IKN RI adalah relevan untuk disampaikan di forum G20, karena tentu akan terkait dengan ancaman perubahan iklim. Pemindahan IKN menjadi solusi jangka panjang atas kondisi lingkungan dan geologi Jakarta yang diprediksi akan tenggelam oleh Joe Biden.
“Harus kita akui bahwa, Climate Change adalah alasan utama di balik keputusan pemindahan IKN. Jakarta adalah satu dari sedikit kota dengan dampak perubahan iklim yang paling signifikan di dunia, ini adalah cara kita me-recovery masa depan ibu kota negara secara permanen”, ungkap Sultan, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Bengkulu.
Di sinilah letak manfaat KTT G20 dalam menyeimbangkan kepentingan dan prioritas negara maju dan Negara berkembang serta memperkuat sektor kunci ekonomi melalui negosiasi forum G20 dalam perdagangan, investasi dan lain sebagainya.
“Di tengah situasi global yang dilanda ketidakpastian dalam ketersediaan energi, kita memiliki semua alasan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dan investasi. Selama dilakukan dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi yang efektif”, tutupnya.
(Rel/dpd)
