JAKARTA, AmanMakmur.com—Masalah keistimewaan yang selama ini digaungkan oleh beberapa tokoh masyarakat Sumbar mendapat dukungan dari Irman Gusman, Ketua DPD RI Periode 2009-2016.
“Wajar-wajar saja Sumbar memperjuangkan keistimewaannya. Sekarang hanya soal penamaannya saja,” ujar Irman Gusman saat tampil di podcast Fadli Zon Official.
Sebenarnya, lanjut Irman, kriteria dan latar belakang untuk keistimewaan itu sudah terpenuhi. Sama halnya dengan keistimewaan yang diberikan ke Yogyakarta, menurutnya Sumbar hampir sama dengan itu.
Persamaannya, di antara pernah menjadi ibu kota negara, perjuangan terhadap Republik Indonesia (RI), serta kebudayaan yang memiliki kekhasan tersendiri. “Ini yang perlu pengkajian secara objektif, dalam bingkai NKRI,” tutur Irman.
Ditekankan Irman, ada kekhususan dalam masyarakat Sumbar yang punya sejarah panjang. “Di Sumbar itu ada nagari, yang menjadi republik mini, yang pergerakannya sangat otonom. Sampai-sampai nagari itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah,” tukas Irman.
Begitu juga dalam perjalanan sejarah RI, banyak tokoh-tokoh dari Sumbar yang menjadi pelaku untuk mendirikan RI. “Dari 4 orang yang disebut sebagai pendiri, Sukarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka, 3 orang berasal dari Minang. Dan 1-nya lagi sumando. Coba bayangkan?” kata Irman.
Kemudian Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan emergency goverment, dimana menurut Irman tidak bisa dinafikan begitu saja. Kalau tidak ada PDRI, maka mungkin tidak ada NKRI.
“Memang pada zaman Orde Baru, sejarah PDRI ini terpinggirkan, tapi di masa Pak SBY menjadi Presiden, setiap tanggal 19 Desember, dimana hari terbentuknya PDRI, ditetapkan sebagai Hari Bela Negara (HBN),” tukuk Irman.
Perjuangan keistimewaan ini harus terus disuarakan oleh masyarakat Sumbar, khususnya anggota DPD dan DPR dari Sumbar. Karena ini, sebut Irman, menyangkut juga momentum, timing is important. Mudah-mudahan 2024, terpilih Presiden yang mendukung keistimewaan ini.
Ketika tungganai Fadli Zon menyampaikan survei SMRC tentang rendahnya kepuasan masyarakat Sumbar terhadap pemerintahan sekarang, disebut Irman bahwa itu menunjukkan kemajemukan yang ada pada masyarakat Sumbar.
“Ini harus dilihat dalam perspektif demokrasi. Suatu hal yang harus menjadi catatan bahwa masyarakat Sumbar itu sudah terlatih di dalam berdemokrasi. Masyarakat Sumbar itu pada dasarnya demokratis dan egaliter. Malahan dalam satu keluarga bisa beda-beda pilihan partai,” kata Irman.
Jadi, lanjut Irman, untuk meningkatkan akseptabilitas, yang diperlukan itu adalah pendekatan budaya. Orang Sumbar itu kalau sudah didekati dan dijelaskan, dia bisa paham. Tapi pilihannya tidak bisa dipengaruhi.
“Mungkin ada kebijakan nasional yang membuat masyarakat Sumbar itu kepuasaannya terhadap pemerintah itu rendah,” tukas Irman.
Kemudian ditimpali Fadli Zon, dimana Cak Nur pernah menyampaikan bahwa orang Minang itu adalah software-nya Indonesia. “Kalau tidak dipakai, ya hardware-nya jadi kacau balau,” sebut Fadli, yang merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM), dan juga Anggota DPR RI dari Partai Gerindra.
Pada podcast Fadli Zon Offcial yang berdurasi 1.03.35 itu, banyak yang dibicarakan Irman, termasuk persoalan aapirasi daerah, bagaimana memperkuat kelembagaan DPD RI, sampai kepada “drama hukum” yang membelitnya saat masih menjabat Ketua DPD RI. Semuanya disampaikan secara lugas dan detail oleh Irman Gusman.
Tak lupa Fadli Zon menanyakan apakah Irman akan kembali ke politik. Dan itu dipulangkan Irman kepada masyarakat, khususnya di Sumbar, yang sudah mengantarkannya ke pentas politik nasional selama ini.
(Ika)
