JAKARTA, AmanMakmur.com —-Komite II DPD RI pertanyakan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang mengalami pembengkakan biaya. Awalnya biaya tersebut Rp86,5 triliun kini proyek tersebut menjadi Rp114,2 triliun.
“Perlu dicatat bahwa pembengkakan biaya tersebut kemudian berimplikasi terhadap APBN. Untuk hal ini, Komite II DPD RI maka perlu mendapatkan informasi yang lebih komprehensif,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat RDP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (19/1).
Senator asal Aceh itu juga menambahkan bahwa dalam rapat ini, pihaknya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait program kerja tahun 2022 di daerah. “Kami juga meminta penjelasan dari Pak Wakil Menteri PUPR terkait program kerja tahun 2022 di daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen juga mempertanyakan pasca bencana di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu masih saja jalan-jalan yang belum dilakukan perbaikan oleh Kementerian PUPR. “Pasca bencana di Sulteng masih banyak jalan-jalan rusak. Menurut saya mungkin anggaran untuk perbaikan jalan ada,” tegasnya.
Senada dengan Lukky Semen, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menambahkan jalan provinsi di daerahnya masih belum diperhatikan oleh pemerintah. Alasannya pun dinilai klasik karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan jalan-jalan rusak. “Jalan rusak masih menjadi kendala kami, terutama di jalan provinsi. Alasannya tak jauh karena keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Bengkulu Riri Damayanti berharap Kementerian PUPR bisa melibatkan DPD RI dalam program padat karya. Jika DPD RI terlibat dalam program padat karya maka akan tepat sasaran atau sampai masyarakat lapisan bawah. “Kita seharusnya dilibatkan dalam program padat karya. Karena ini juga akan memudahkan pekerjaan Kementerian PUPR dalam mensosialisasikan. Saya juga berharap program padat karya bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat,” harap dia.
Pada rapat kerja ini, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo menjelaskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022. Pihaknya telah melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan penerima manfaat sekitar 1,8 juta pekerja. “Untuk pelaksanaan program PKT tahun 2022, ditargetkan jumlah penerima manfaat hampir
700 ribu pekerja,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa pada percepatan pelaksanaan program tahun 2022. Pihaknya akan melakukan dengan kegiatan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang telah dimulai sejak Oktober 2021. “Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak untuk lebih dari 1.400 paket pekerjaan,” terangnya.
(Rel/dpd)
