JAKARTA, AmanMakmur.com-–Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas program kerja tahun 2022 di daerah. Rapat kerja ini juga bertujuan untuk mengetahui prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri Kelautan dan Perikanan terkait program kerja tahun 2022 di daerah,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (18/1).
Senator asal Lampung itu mengatakan pada tahun 2022 KKP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,115 triliun. Dua dari tiga program prioritas yang ditetapkan, masuk dalam sub sektor perikanan budidaya. Dari kedua program tersebut, ada target produksi sebesar 18,77 juta ton yang harus bisa dicapai sepanjang 2022 ini. “Apakah jumlah tersebut akan didorong dari produksi perikanan dengan berbasis pada komoditas ekspor,” tanya dia.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Emma Yohanna berharap Menteri Kelautan dan Perikanan bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada keramba jaring apung di Danau Maninjau. Lantaran pasca keramba jaring apung dipindah, masyarakat di Danau Maninjau mengalami kerugian.
“Saya berharap Pak Menteri bisa memberikan solusi setelah keramba jaring apung dipindah. Karena pengelola mengalami kerugian karena banyak ikan yang mati,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira idris juga mengharapkan KKP bisa memberikan program bantuan kepada para nelayan di wilayah Kalibaru dan Muara Angke. “Kita minta Pak Menteri bisa memberikan bantuan kapal dan alat penangkap ikan,” tuturnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menjelaskan setiap daerah kemungkinan membutuhkan program budidaya untuk menunjang perekonomian. Masyarakat khususnya di Jawa Tengah menantikan program budidaya terutama bibit ikan lele dan nila. “Setiap daerah membutuhkan program budidaya perikanan. Bahkan kita juga membutuhkan program padat karya pakan ikan,” paparnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menjelaskan arah kebijakan pembangunan keluatan dan perikanan. Pertama, penempatan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan. “Kita juga melakukan pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor,” jelasnya.
Ia menambahkan KKP juga memiliki dua rencana program untuk mengentaskan kemiskinan esktrem di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir. Keduanya adalah program Kampung Nelayan Maju yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. “Kita sedang lakukan pembenahan menyeluruh. Di 2022 ini salah satu terget kami melakukan pembenahan kampung-kampung nelayan di pesisir untuk jadi Kampung Maju,” ujarnya.
(Rel/dpd)
