• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

IPHUIN Curhat Pembimbing Manasik Haji Tersertifikasi ke Ketua DPD RI 

Kamis, 13/1/22 | 08:25 WIB
in Berita
0

JAKARTA, AmanMakmur.com — Ikatan Pembimbing Haji Umroh Indonesia (IPHUIN) menyampaikan sejumlah aspirasi saat audiensi dengan Ketua DPD RI,  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan

Ikatan Pembimbing Haji Umroh Indonesia (IPHUIN) melakukan audiensi dengan Ketua DPD RI,  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto : dpd)

, Kamis (13/1)

Salah satu permasalahan yang disampaikan mengenai pembimbing tersertifikasi.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
7
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara Pua Upa. Sedangkan Ketua IPHUIN didampingi Kabid Kelembagaan Wildan Samani, Kabid Organisasi Arafi Mughni, Kabid Pelatihan Farhat dan Indah FBA.

Ketua IPHUIN, Adi Marfudin, menjelaskan saat ini pembimbing manasik haji baru berjumlah 8.500 orang dari target pemerintah sebanyak 100 ribu pembimbing bersertifikat.

“Saat ini baru ada 8.500 pembimbing yang sudah punya sertifikat dari 16 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Target pemerintah, setiap 45 orang jamaah haji ada satu pembimbing tersertifikasi. Maka harus ada 100 ribu orang pembimbing tersertifikasi,” kata Adi.

Ia melanjutkan, setiap tahun ada sekitar 221 ribu jamaah haji tiap tahun yang berangkat menuju Mekkah. Dikatakannya, masih banyak persoalan haji yang timbul ketika jamaah tiba di Mekkah.

“Tahun 2019 kami jadi konsultan bimbingan haji di Arab Saudi. Hampir setiap tahun ada sekitar 320 persoalan yang diadukan jamaah. Artinya, ada masalah pada bimbingan manasik haji. Sementara kita masih memiliki 5,5 juta jamaah masa antre dengan tenggang waktu 45 tahun,” papar Adi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adi menyebut lembaganya mencoba inovasi untuk memanfaatkan masjid-masjid yang banyak tersebar di seluruh daerah untuk menjadi tempat bimbingan manasik haji.

“Kami mencoba melahirkan gagasan dan inovasi baru yakni manasik haji berbasis masjid. Jadi nantinya di setiap masjid ada pembimbing haji bersertifikat,” harap dia.

Begitu halnya dengan biaya sertifikasi pembimbing yang menurut Adi terbilang cukup tinggi.

“Biayanya itu sekitar Rp7 juta per orang. Melalui pertemuan ini kami ingin lebih bersinergi dengan pemerintah dalam hal pembinaan, pelayanan dan bimbingan di masing-masing wilayah dalam hal bimbingan manasik haji,” ujar dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku memiliki perhatian yang lebih dalam hal haji dan umrah. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan dana haji. Menurutnya, Indonesia memiliki triliunan rupiah dari dana haji.

“Mengapa tidak dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas untuk menampung jamaah haji kita di Arab Saudi. Sejauh ini belum ada fasilitas tetap milik pemerintah untuk jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga mencoba menggagas insentif untuk para pembimbing manasik haji.

“Itu bisa diusulkan insentif bagi pembimbing manasik haji agar menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah,” kata LaNyalla.

LaNyalla berjanji akan meneruskan aspirasi IPHUIN kepada pihak terkait seperti Kementerian Agama dan lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara Pua Upa sependapat dengan gagasan LaNyalla. Menurut Dipo, mengapa Indonesia tak bisa seperti Malaysia yang memiliki sekolah khusus bimbingan haji.

“Juga seperti Aceh misalnya. Mereka punya lahan di Mekkah. Kita dorong agar pemerintah entah nantinya kontrak rumah atau beli. Selama ini kita kan masing-masing kloter berbeda tempat,” kata Dipo.

(Rel/dpd)

Views: 369
ShareSendShare
Previous Post

Silaturahmi ke Pesantren Bambu Bogor, LaNyalla Bicara Nilai Luhur Pancasila

Next Post

Senator Filep Kritisi Penyebutan OAP Target Pembinaan Cartenz

Next Post
Senator Filep Kritisi Penyebutan OAP Target Pembinaan Cartenz

Senator Filep Kritisi Penyebutan OAP Target Pembinaan Cartenz

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,479)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,657)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,899)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,307)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,772)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,735)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,752)

Berita Lainnya

Anggota DPD RI Emma Yohanna Dampingi Menteri KKP Kunker ke Sumbar

Anggota DPD RI Emma Yohanna Dampingi Menteri KKP Kunker ke Sumbar

Rabu, 02/6/21 | 14:12 WIB
38

Anggota Komite II DPD RI, Emma Yohanna ikut mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono melakukan kunjungan ke...

Muhammadiyah Sumbar dan Bank Nagari Syariah Kerja Sama KTA Co-Branding

Muhammadiyah Sumbar dan Bank Nagari Syariah Kerja Sama KTA Co-Branding

Minggu, 12/3/23 | 13:42 WIB
15

Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Sumbar Gun Sugianto, menerima KTA Co-Branding dari pimpinan Bank Nagari Syariah. (Foto : gs) PADANG,...

Ketua FWP-SB: Ajudan Gubernur Sumbar Halangi Wartawan Konfirmasi Soal Surat Sumbangan Salahi UU Pers

Ketua FWP-SB: Ajudan Gubernur Sumbar Halangi Wartawan Konfirmasi Soal Surat Sumbangan Salahi UU Pers

Rabu, 01/9/21 | 01:14 WIB
69

Novrianto, Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB). (Foto : Dok) PADANG, AmanMakmur.com ---Ajudan Gubernur Sumbar Mahyeldi coba menghalangi-halangi wartawan...

Kutip Pernyataan Ketua KPK, LaNyalla: Presidential Threshold Sumber Korupsi

Kutip Pernyataan Ketua KPK, LaNyalla: Presidential Threshold Sumber Korupsi

Kamis, 16/12/21 | 05:29 WIB
18

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan orasi secara virtual pada Training Politik Nasional Pengurus Besar HMI MPO. (Foto...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.