PADANG, AmanMakmur.com— Dalam kegiatan yang cukup padat, Ketua DPRD Sumbar Supardi selalu meluangkan waktu untuk menerima aspirasi, dan silaturahmi dengan berbagai komponen masyarakat, termasuk dari organisasi mahasiswa, yang ingin melakukan dialog.
Ketika DPM Fateta Unand, melayangkan surat tertuju pada Ketua DPRD Sumbar, ingin melakukan kunjungan studi legislatif, dan tanpa menunggu waktu lama langsung dijadwalkan untuk melakukan pertemuan, Rabu (5/1), di ruang rapat Bamus DPRD Sumbar.
Pertemuan yang dimulai pukul 11.00 wib, berjalan amat santai dan penuh dengan tanya jawab seputar tugas-tugas pokok legislatif, serta apa saja yang sudah dilakukan DPRD Sumbar, khususnya dalam bidang legislasi atau pembuatan perda, dimana amat bermanfaat bagi masyarakat nantinya dalam beraktivitas.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPM KM Fateta Chatib Nurfachridzi, menyampaikan rasa terimakasih pada Ketua DPRD Sumbar Supardi yang sudah berkenan menerima secara langsung rombongannya.
“Terima kasih dan salam hormat kami pada Pak Ketua DPRD Sumbar yang sudah berkenan menerima secara langsung kami, untuk melakukan studi legislatif ini,” ucap Chatib, Rabu (5/12).
Dia juga menambahkan, kunjungannya bersama teman-teman dalam satu organisasi untuk bisa lebih mengetahui tugas legislasi, serta apa saja yang sudah dihasilkan DPRD Sumbar dalam sebagai legislatif.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi langsung memberi keterangan, sesuai dengan apa yang diharapkan para mahasiswa, diselingi dengan guyonan dan candaan, membuat suasana menjadi lebur dan harmonis.
“Kunjungan anak-anak saya ke sini merupakan sebuah kehormatan juga bagi kami, karena bisa menerangkan apa saja yang sudah kita lakukan, untuk kepentingan daerah ini, sesuai dengan posisi kami di legislatif, sehingga semua akan bisa mengetahui lebih jauh,” ulas Supardi.
Supardi juga berpesan, jika ada sesuatu yang akan disampaikan dan disuarakan oleh DPRD Sumbar, maka lakukanlah dengan cara dialog, sehingga bisa dicermati dengan baik untuk dilaksanakan sesuai dengan tupoksi legislatif.
“Tugas kami hanya memiliki 3 garis besar, yakni budgeting, kontroling dan legislasi, artinya pendapatan berkaitan dengan APBD, pengawasan untuk kinerja kepala daerah dan jajaran, serta pembuatan aturan daerah, selebihnya adalah tugas tambahan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat sekaitan dengan kondisi Sumbar, sementara kita tidak punya kewenangan untuk membatalkan keputusan pemerintah pusat, yang ada hanya melanjutkan permintaan agar itu bisa dibatalkan, semua tergantung pemerintah pusat, namun berkaitan dengan perda, APBD dan pengawasan kita bisa lakukan secara langsung,” tegas Supardi lagi.
Ketua DPRD Sumbar yang juga didampingi Kabag Humas Idris dan staf lainnya, merasa senang atas kunjungan tersebut, dan berharap agar komunikasi serta silaturahmi tetap dibangun, untuk kemajuan Sumbar ke depan.
(Rel/Nov)
