JAWA TIMUR, AmanMakmur.com —Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjelaskan pentingnya peran desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Hal itu disampaikan LaNyalla di Kongres Luar Biasa (KLB) Barisan Relawan Jalan Perjuangan (BaraJP), Sabtu (16/10).
Dengan keberadaan relawan di 34 provinsi di Indonesia, LaNyalla menilai sudah seharusnya BaraJP memiliki komitmen untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah. Khususnya, terhadap konsepsi dan pola pembangunan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu pembangunan Indonesia Sentris.
“Konsep tersebut bermakna membangun secara merata, dengan prioritas membangun daerah-daerah yang masih tertinggal. Sehingga konsep ini diharapkan menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa selama ini,” tutur LaNyalla yang sedang melakukan reses di Jawa Timur.
Karena itu, LaNyalla menegaskan DPD RI juga mendukung konsep tersebut. Sebab, sudah menjadi kewajiban DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah dalam konteks pembangunan nasional.
LaNyalla yakin bila daerah kuat, maka Indonesia juga kuat. Bila daerah makmur, maka Indonesia juga makmur. Sebab menurutnya, wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah dan wajah daerah adalah mozaik dari wajah desa.
“Itulah mengapa pemerintah memberi alokasi dana desa yang besar dan terus ditingkatkan seiring waktu. Sebab, desa memang harus menjadi kekuatan ekonomi, karena hal itu akan menjadi jawaban atas bonus demografi yang akan kita hadapi, yang puncaknya akan terjadi di tahun 2045 mendatang,” tutur LaNyalla.
Menurut LaNyalla, bonus demografi harus dihadapi dan dikelola dengan cermat dan serius. Salah satunya dengan menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi, sehingga penduduk di desa tidak lagi memilih menjadi urban di kota-kota besar.
“Sebab, bonus demografi akan menjadi bencana demografi bila jumlah usia produktif meningkat, tetapi tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Sementara pada saat itu, kita juga memasuki era dis-ruptif, dengan hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang sekarang masih ada akibat dari otomasi dan revolusi teknologi,” jelasnya.
Menurut LaNyalla, hal ini menjadi salah satu pekerjaan besar BaraJP sebagai bagian dari pengawal dan pendukung pemerintah, untuk senantiasa membantu agar peta jalan dalam menyongsong perubahan global dapat disiapkan dan dikelola dengan benar oleh kita sebagai bangsa.
Di sisi lain, LaNyalla menilai Kongres Luar Biasa adalah sesuatu yang normal dalam roda organisasi. Apalagi dengan agenda yang sangat jelas, yaitu untuk menentukan secara definitif ketua umum dan pengurus organisasi.
Sehingga, roda organisasi lebih tertib dan sesuai dengan tujuan organisasi seperti tertuang dalam AD/ART.
“Oleh karena itu, sudah seharusnya, semua pengurus dan relawan BaraJP, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, mendukung dan menyukseskan agenda organisasi ini,” papar LaNyalla.
KLB juga perlu dilakukan, mengingat peran dan sumbangsih BaraJP yang cukup besar dalam mewarnai perjalanan bangsa ini. Mulai dari dukungan terhadap keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia, hingga komitmen BaraJP untuk terus mengawal dan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan
Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin.
Di akhir sambutannya, LaNyalla berharap Kongres Luar Biasa BaraJP dapat menghasilkan formasi kepengurusan yang solid.
“Sehingga BaraJP dapat melanjutkan kiprah untuk nusa dan bangsa. Dengan begitu, kontribusi BaraJP akan terus menjadi penyemangat bagi kader-kader relawan BaraJP di manapun mereka berada,” kata LaNyalla.
(Rel/dpd)
