YOGYAKARTA, AmanMakmur.com —Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi kunjungan kerjanya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan bersilaturahmi ke Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X, Sabtu (5/6).
LaNyalla hadir bersama sejumlah senator, yaitu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Sylviana Murni (Ketua Komite III) Bustami Zainuddin (Wakil Ketua Komite II), Evi Apita Maya (Wakil Ketua Komite III), Senator Jawa Tengah yang juga Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno, dan Bambang Santoso (Senator Bali). Sedangkan KGPAA ditemani jajaran Forkopimda Pemprov DIY.
Dalam silaturahmi yang dibalut jamuan makan malam di Bale Kenyo, Komplek Kepatihan yang merupakan kantor Gubernur DIY, LaNyalla berbicara mengenai ragam potensi budaya Yogyakarta yang menjadi kekayaan daerah. Mulai dari peninggalan cagar budaya, kebudayaan yang berupa kearifan lokal, nilai-nilai luhur, karya seni, sistem sosial hingga perilaku sosial di masyarakat.
“Karena itulah Yogyakarta hampir sama dengan Bali, yang mengandalkan fiskal dan PDRB dari sektor pariwisata. Yang berdampingan dengan potensi ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Selain sektor pertanian dan dunia pendidikan,” tutur LaNyalla.
Meski begitu, Senator asal Jawa Timur ini menyadari sektor pariwisata sangat terdampak pandemi. Kedatangan dan keramaian dibatasi. Padahal sektor pariwisata hidup dengan mengandalkan kedatangan orang.
“Tentu situasi ini langsung membuat terpuruk sektor pariwisata dan sektor ikutannya, termasuk UMKM. Seperti yang dialami Provinsi Bali,” ucapnya.
Oleh karena itu, LaNyalla mendukung agar DIY kembali menggerakkan pariwisata yang menjadi andalan kota Gudeg tersebut. Ia meminta Pemprov DIY bersama Pemkab dan Pemkot setempat mengambil langkah strategis agar pariwisata bisa kembali bangkit, tapi tetap memperhatikan kesehatan masyarakat.
“Adaptasi dan kebiasaan baru menjadi syarat wajib yang harus mulai diterapkan di sektor tersebut. Tentu ini tugas yang berat bagi aparat Pemerintah Daerah, terutama untuk menjaga konsistensi pengawasan dan pembinaan,” ujar LaNyalla.
“Tetapi memang itu yang bisa dan harus kita lakukan saat ini. Dan Alhamdulillah, Malioboro sebagai salah satu Ikon Yogyakarta sudah mulai bergeliat. Meskipun nilai transaksi barang dan kuliner belum normal. Tetapi sudah ada harapan,” sambungnya.
LaNyalla juga mengapresiasi kebijakan bebas kendaraan bermotor yang diterapkan di kawasan Malioboro. Kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan fundamental.
“Karena green policy atau kebijakan yang bermuara kepada kepentingan lingkungan adalah kebijakan masa depan. Terutama terkait dengan kampanye dunia tentang ancaman pemanasan global,” katanya.
LaNyalla juga menyarankan agar penataan tata ruang dan wilayah di Yogyakarta juga diikuti dengan road map menuju daerah ramah lingkungan. Termasuk pentingnya pembangunan hijau dan konstruksi hijau, yang juga telah menjadi isu global.
“Sebagai wakil daerah, DPD RI bertugas untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena sudah menjadi tekad kami untuk bekerja maksimal sebagai ‘advokat’ atau pembela kepentingan daerah,” tuturnya.
LaNyalla menambahkan, sudah menjadi kewajiban DPD, terutama senator daerah pemilihan DIY untuk meneruskan aspirasi dari daerah yang dikenal unggul dengan pendidikannya itu ke pusat.
“Apalagi Senator Yogyakarta, ada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang berada di Keraton. Sehingga sangat tahu persis kepentingan Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus diprioritaskan untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat,” ujar LaNyalla.
(Rel/dpd)
