JAKARTA, AmanMakmur.com—Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar rapat kerja dalam pembahasan pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI.
“Maksud dan tujuan rapat kerja ini membahas Program kerja Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja tahun 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/5).
Senator asal Papua itu menjelaskan pada tahun 2021 Kemenhub mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp45,6 triliun, yang semula hanya diusulkan sebesar Rp41,3 triliun. Melalui DPD RI maupun Pemerintah berharap besar kepada Kemenhub dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Pagu Anggaran tersebut nantinya untuk mewujudkan lima program prioritas Kemenhub yaitu membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), ibu kota negara baru, serta pengembangan SDM,” ujar Yorrys.
Yorrys menambahkan, program dan kegiatan Kemenhub di tahun anggaran 2022 ini nantinya harus merupakan tolok ukur perencanaan kerja tahun 2022. Salah satunya yaitu agar memprioritaskan kegiatan pendukung program padat karya, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kemenhub sebagai mitra kerja dalam rangka mendorong pembangunan di daerah melalui program padat karya,” jelas Ketua Komite II DPD RI ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa Kemenhub ini sangatlah strategis, tugas dan tanggung jawab dengan Dinas Perhubungan bisa sepaham dengan visi misinya Presiden Joko Widodo.
“Artinya, membuat jalan tol (tol laut) yang bisa menghubungi Sabang sampai Merauke,” tuturnya.
Di sisi lain, sambung senator asal Aceh ini, Kemenhub mempunyai kekurangan. Dimana Kemenhub masih kurang memperhatikan di luar Jawa, tetapi kalau mendalami anggaran yang ada sangatlah kecil untuk di luar Pulau Jawa.
“Oleh karena itu mohon sangat ke depan perencanaan itu betul-betul bisa terpasis juga di daerah-daerah, karena bila Kemenhub bisa melakukan misi ini dengan baik, saya kira banyak masalah di daerah bisa selesai,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengapresiasi kepada Kementerian Laut yang sudah meresmikan mercusuar yang ada di Kalimantan Utara. “Saya berharap di jajaran lain juga dapat melakukan padat karya yang sama dengan kegiatan-kegiatan seperti Dirjen perhubungan laut ini,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono menjelaskan berdasarkan Surat Menkeu No S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kemenhub semula dengan pagu awal sebesar Rp45,66 triliun di-refocusing sebesar Rp12,44 triliun, sehingga pagu total untuk Kementerian Perhubungan tahun 2021 menjadi Rp33,22 triliun.
“Hal ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran pada tiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan sampai dengan saat ini perkembangan pagu Kementerian Perhubungan TA 2021setelah refocusing adalah sebesar Rp33,98 triliun, dengan penambahan pagu dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), saldo awal Belanja Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran tambahan BA BUN.
“Berdasarkan data posisi pada tanggal 21 Mei 2021, dapat kami laporkan bahwasanya Kemenhub telah merealisasikan 24,5 persen anggaran, atau sebesar Rp8,33 triliun, dari total keseluruhan sejumlah Rp33,98 triliun,” terang Djoko.
(Rel/dpd)
