• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

DPD RI: Revisi UU Kesejahteraan Sosial Harus Sentuh Kedaruratan Bencana

Senin, 05/4/21 | 12:40 WIB
in Berita
0

SULAWESI SELATAN, AmanMakmur.com —Persoalan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyangkut rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan dan perlindungan sosial wajib memperhitungkan situasi kedaruratan bencana.

Sebab itu, pemerintah dituntut melakukan inovasi di tengah kedaruratan bencana. Ini berdampak kebutuhan jaminan hukum agar tidak terkena pidana di kemudian hari.

Aspirasi ini mengemuka dalam rapat kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (5/4).

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
6
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan RUU perubahan atas UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai usul inisiatif DPD RI.

Dalam sambutannya, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengajak pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap upaya DPD menginisiasi perubahan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

CENDERA MATA –Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni bertukar cendera mata dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Foto : dpd)

“Kepada para pemangku kepentingan, saya mengajak untuk memberi masukan terhadap rencana perubahan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” ungkap Senator DKI Jakarta ini.

Dalam dialog dengan pemangku kepentingan, teridentifikasi masalah yang perlu direspons dalam perubahan undang-undang tersebut.

Di antaranya, adanya pasal yang mengatur soal bagaimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan di masa darurat bencana, seperti pandemi.

Selain itu, memastikan adanya kelembagaan terpadu agar tidak terjadi perbedaan data kemiskinan, baik antara pusat dan daerah maupun antar instansi. Sehingga intervensi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepat sasaran.

Dikatakan, munculnya aspirasi agar diatur penguatan sistem Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya menyangkut desentralisasi kebijakan korporasi yang memiliki cabang di daerah.

Hal lain juga ditekankan agar perubahan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial memperhatikan harmonisasi dengan perundang-undangan lain yang terkait seperti Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang tentang Fakir Miskin.

Di tempat yang sama Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan jika di tengah segala keterbatasan fiskal, Pemprov Sulsel melakukan terus pembangunan.

“Semangatnya adalah pemerataan pembangunan berkeadilan termasuk di daerah kepulauan terpencil. Sulsel memiliki 300-an pulau dan sekitar 200-an berpenghuni. Di pulau-pulau tersebut, salah satu masalah yang tengah dilakukan pembenahan terus menerus adalah akses listrik. Hal ini memerlukan pemikiran dan inovasi mengingat kondisi geografi alam yang tidak mudah,” terangnya.

Pada akhir rapat kunjungan kerja, Ketua Komite III Sylviana Murni sependapat dengan Plt Gubernur Sulsel Andi bahwa harus diupayakan secara berkelanjutan baik oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan DPD RI sesuai kewenangannya agar terjadi percepatan perwujudan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Khususnya adanya jaminan pelayanan dasar dapat diberikan sampai pelosok seperti di Papua dan Sulsel sampai pulau-pulau terpencil lainnya. Hal ini akan merekatkan semangat persatuan dan mengatasi persoalan kesenjangan sosial yang kerap dapat menimbulkan konflik sosial,” terang Sylviana lagi.

Delegasi Komite III DPD hadir sebagian senator dari pelbagai provinsi yaitu Evi Apita Maya (NTB), Tamsil Linrung (Sulsel), Erlinawati (Kalbar), Hj Rahmiyati Yahya (Gorontalo), H Iskandar Muda Baharudin Lopa (Sulbar), Hj Andi Nirwana (Sultra), Herlina Murib (Papua) dan Yance Samonsabra (Papua Barat).

Sementara dari kalangan pemangku kepentingan di Sulsel hadir perangkat daerah Provinsi Sulsel (seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan), para ketua pekerja sosial masyarakat, ketua karang taruna dan akademisi perguruan tinggi di Sulsel.

(Rel/dpd)

Views: 338
ShareSendShare
Previous Post

Ketua DPD RI Apresiasi Keunikan Desain Masjid Agung di IKN Baru

Next Post

Dewan Adat Dayak Kaltim, Berharap LaNyalla Sukseskan IKN dan Menjadi Pemimpin Negeri

Next Post
Dewan Adat Dayak Kaltim, Berharap LaNyalla Sukseskan IKN dan Menjadi Pemimpin Negeri

Dewan Adat Dayak Kaltim, Berharap LaNyalla Sukseskan IKN dan Menjadi Pemimpin Negeri

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,478)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,656)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,956)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,898)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,286)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,305)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,771)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,732)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,750)

Berita Lainnya

Gagas RUU Daerah Kepulauan, Nono Sampono Diganjar Penghargaan Tokoh Maritim

Gagas RUU Daerah Kepulauan, Nono Sampono Diganjar Penghargaan Tokoh Maritim

Sabtu, 09/10/21 | 09:05 WIB
14

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima piagam penghargaan sebagai Tokoh Maritim. (Foto : dpd) BANGKA BELITUNG, AmanMakmur.com ---Wakil Ketua...

Soal Masa Jabatan Presiden, Waket DPD RI: Hargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat

Soal Masa Jabatan Presiden, Waket DPD RI: Hargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat

Rabu, 12/1/22 | 09:15 WIB
20

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com ---Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons...

Bupati Annisa dan Wabup Leli Buka Puasa Bersama dengan Jajaran Pemkab Dharmasraya

Bupati Annisa dan Wabup Leli Buka Puasa Bersama dengan Jajaran Pemkab Dharmasraya

Selasa, 04/3/25 | 08:54 WIB
18

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Wabup Leli Arni buka bersama dengan jajaran. (Foto : Kominfo) DHARMASRAYA, AmanMakmur ---- Bupati...

Gunakan Pakaian Madura di HUT RI, Bentuk Penghargaan Ketua DPD RI untuk Budaya Nusantara

Gunakan Pakaian Madura di HUT RI, Bentuk Penghargaan Ketua DPD RI untuk Budaya Nusantara

Selasa, 17/8/21 | 06:00 WIB
30

Ketua DPD RI setiba di Istana Merdeka bersama Ketua DPR RI untuk mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi dan upacara bendera, Selasa...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.