• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Ketua DPD RI Minta Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Jumat, 19/3/21 | 06:27 WIB
in Berita
0

JAKARTA, AmanMakmur.com —Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan Dana Desa. Alasannya, jumlah Dana Desa yang digelontorkan pemerintah tidak kecil.

Jumlah Dana Desa yang digelontorkan pemerintah beragam. Namun, jumlah tersebut bisa mencapai Rp1 miliar, bahkan lebih. Dan kepala desa mendapat kepercayaan untuk mengelola hal itu.

Menurut LaNyalla tanggung jawab ini sangat besar. Oleh sebab itu, transparansi harus dikedepankan.

LihatJuga

Dankodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan Terima Audiensi Panitia Kejurnas Merpati Putih

Dankodiklatad Letjen TNI Mohamad Hasan Terima Audiensi Panitia Kejurnas Merpati Putih

Kamis, 13/8/26 | 20:30 WIB
7
DPD RI Siap Gelar Sidang Bersama DPD-DPR RI Tahun 2026, Sultan: Persiapan Sudah 90% Rampung

DPD RI Siap Gelar Sidang Bersama DPD-DPR RI Tahun 2026, Sultan: Persiapan Sudah 90% Rampung

Kamis, 13/8/26 | 20:15 WIB
12
KPPN Bukittinggi Bangun Sinergi dengan Pemkab Agam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

KPPN Bukittinggi Bangun Sinergi dengan Pemkab Agam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kamis, 13/8/26 | 20:06 WIB
4

“Transparansi pengelolaan Dana Desa sangat penting. Pasalnya, pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Apalagi pemerintah desa mengelola dana yang tidak sedikit, jumlahnya mencapai miliaran,” tuturnya, Jumat (19/3).

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kepala desa memiliki tugas yang berat, karena kesejahteraan dan pembangunan SDM dimulai dari masyarakat desa.

“Yang harus diingat, Dana Desa bukan untuk memperkaya diri oknum kepala desa. Tapi untuk membangun desa yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah buat masyarakat,” jelasnya.

Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat juga memiliki hak mendapatkan akses dan informasi dalam pembangunan desa, yaitu berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 6 Tahun 2014.

“Hal ini harus diketahui para kepala desa, sehingga pengelolaan Dana Desa harus bedasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Dan melaksanakannya bersama dengan masyarakat,” katanya.

LaNyalla pun mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan. Karena, dengan pengawasan yang baik good governance bisa diciptakan.

“Masyarakat harus aktif melakukan pengawasan. Sampaikan informasi ke 1500040 jika ditemukan kejanggalan atau penyimpangan. Masyarakat juga bisa mengadu melalui SMS ke nomor 087788990040 atau 081288990040 atau di penegak hukum setempat,” ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menegaskan setiap unsur dan individu harus terlibat untuk kemajuan desa, serta untuk mencapai transparansi pengelolaan Dana Desa.

(Rel/DPD-RI)

Post Views: 312
ShareSendShare
Previous Post

Andre Rosiade Perjuangkan Hak Pensiunan PT Semen Padang ke Menteri BUMN

Next Post

Najamudin: Penerapan Ekosistem Logistik Nasional akan Perkuat Ekonomi Indonesia

Next Post
Najamudin: Penerapan Ekosistem Logistik Nasional akan Perkuat Ekonomi Indonesia

Najamudin: Penerapan Ekosistem Logistik Nasional akan Perkuat Ekonomi Indonesia

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,311)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,503)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,141)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,783)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,760)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,109)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,155)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,611)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,567)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,609)

Berita Lainnya

PNP-Telkom University Beri Pelatihan Digital Marketing UMKM, BUMNag dan Aparatur Nagari Pasia Laweh Agam

PNP-Telkom University Beri Pelatihan Digital Marketing UMKM, BUMNag dan Aparatur Nagari Pasia Laweh Agam

Selasa, 06/9/22 | 09:00 WIB
81

Naraaumber yang memberikan pelatihan dari.PNP dan Telkom University Bandung. (Foto : pnp) AGAM, AmanMakmur.com --- Agar sosialisasi program-program pemerintah maupun...

DWP Setjen DPD RI Gelar Seminar Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Keluarga

DWP Setjen DPD RI Gelar Seminar Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Keluarga

Rabu, 13/11/24 | 15:54 WIB
3

Pengurus DWP Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI berfoto bersama. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal...

Filep Harap Pemprov Papua Barat Transparan dan Audit Dana Hibah

Filep Harap Pemprov Papua Barat Transparan dan Audit Dana Hibah

Kamis, 03/6/21 | 09:10 WIB
16

Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma, SH, MHum. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com ---Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma, SH,...

LaNyalla: Relaksasi KUR Tanpa Agunan Percepat Pulihkan Ekonomi

LaNyalla: Relaksasi KUR Tanpa Agunan Percepat Pulihkan Ekonomi

Kamis, 08/4/21 | 09:37 WIB
8

JAKARTA, AmanMakmur.com ---Untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.