YOGYAKARTA, AmanMakmur —– Sebagai organisasi non pemerintah (NGO), Muhammadiyah dalam aksi kemanusiaan lebih mengedepankan peace building, daripada peace making. Situasi itu dilakukan Muhammadiyah dalam konflik kemanusiaan di kawasan ASEAN.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir pada Selasa (12/5/2026) dalam agenda Sidang Terbuka Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Sebagai Guru Besar Ilmu Sosiologi, Haedar melihat peran untuk menciptakan perdamaian atau peace making lebih tepat dilakukan oleh aktor negara. Sementara membangun perdamaian (peace building) dapat diperankan oleh NGO.
“Kalau dianya menyeberang ke peace making, itu nggak bisa. Karena itu peran negara dan institusi-institusi yang punya otoritas,” ungkap Haedar, seperti dilansir muhammadiyah.or.id.
Mengambil contoh gerakan kemanusiaan Muhammadiyah di Rohingnya, Haedar menjelaskan, meski peran dan posisi antara Muhammadiyah dengan pemerintah beda, namun kerja sama dan kolaborasi tetap berjalan.
Dari peristiwa itu, Muhammadiyah mengetahui peran peace making yang diambil pemerintah tidaklah mudah. Sebab banyak faktor yang turut mempengaruhi terciptanya perdamaian sebuah bangsa – meski itu di kawasan ASEAN.
“Bahwa kemudian kita tidak bisa menghentikan konflik, jangan kan ormas, negara pun tidak bisa menghentikan konflik sebesar itu,” katanya.
“Siapa yang bisa menghentikan Amerika, Israel menggempur Iran atau juga terjadi perang akibat aksi-aksi? Mestinya kan PBB atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas,” sambung Haedar.
Berkaca dari berbagai fenomena tersebut, Haedar menambahkan, menjadi kurang bijak jika menuntut Muhammadiyah atau organisasi sejenis untuk menghentikan perang. Langkah yang bisa diambil biasanya seruan moral.
Meski demikian, Muhammadiyah tidak kemudian berpangku tangan dalam usaha menciptakan perdamaian. Misalnya dalam konflik Filipina, Muhammadiyah berusaha hadir agak dalam untuk peace making, namun tetap menggandeng pemerintah.
“Mungkin ada yang bisa waktu itu kita lakukan di Filipina, kita bisa peace making, tapi tetap lewat negara, lewat diplomasi ke Filipina maupun Indonesia. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan,” tutur Haedar.
(R/pp-muhammadiyah)
