KALIMANTAN TENGAH, AmanMakmur —Dr Erni Daryanti, MBiomed, selaku Wakil Ketua Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dalam kunjungannya ke Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat itu disambut oleh Plt. Bupati Kotawaringin Barat, Sekda dan Kepala Dinas Sosial beserta jajaran.
Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial dengan menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Ketua Komite III DPD RI dalam rangka menyerap aspirasi dan memberikan masukan kepada Dinas Sosial terkait situasi penyaluran bantuan sosial di daerah.
Dalam kunjungan tersebut dr Erni menyampaikan bahwa kunjungan kali ini adalah agenda prioritas Komite III Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya terkait Isu penyalahgunaan bantuan sosial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa baru diketahui adanya surat edaran yang kontradiktif antara Kemendagri dan Pemerintah Provinsi, yakni berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 80.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial di masa Pilkada, sedangkan dari pemerintah provinsi memberikan perintah untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) DBH-DR.
Untuk penyaluran bansos bagi masyarakat tidak mampu bersumber dana insentif fiskal berupa barang sembako sudah disalurkan oleh Dinas Sosial sebelum surat edaran dari Kemendagri tersebut terbit, sehingga dinilai tidak menyalahi aturan.
Dinas Sosial telah melakukan tindakan antisipasi penyalahgunaan bansos dalam kegiatan penyaluran bansos dengan menghindari memihak kepada salah satu calon kepala daerah, tetap bersikap netral, serta mengikuti arahan sesuai edaran Kemendagri untuk menunda penyaluran bansos provinsi DBH-DR di masa pilkada.
Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial akan ditampung dan akan disampaikan kepada Kemensos pada kesempatan yang akan datang.
Adanya isu-isu negatif yang ada terkait penyaluran bansos dan masa pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah tidak benar, Dinas Sosial telah menjalankan fungsinya dengan baik dan telah mengikuti aturan pemerintah yang berlaku hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Moehammad Daoed, SSos, SE, MSi.
Selain itu, terkait penyaluran bansos yang bersifat terjadwal rutin seperti bansos yang bersumber dari pemerintah pusat (Kemensos RI) tetap disalurkan seperti biasa dengan tidak mengaitkannya dengan suasana Pilkada, dan terkait pemberian bantuan yang bersifat darurat seperti pengurusan jaminan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang perlu segera mendapatkan penanganan layanan kesehatan akan tetap dilaksanakan.
Sebagai penutup dr Erni menyampaikan bahwa jangan jadikan bantuan sosial sebagai alat untuk menjalankan politik kotor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
(Rel/dpd)
