JAWA TENGAH, AmanMakmur —Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang difokuskan pada Kebijakan Bank Indonesia Terkait Pemberdayaan UMKM dalam rangka menekan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat tanggal 17 Mei 2024.
Rahmat Dwi Saputra, dalam sambutannya selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa dalam kegiatan ini diharapkan bisa saling sharing atau bertukar pikiran mengenai program pemberdayaan UMKM di daerah, terutama dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar.
Casytha A. Kathmandu, Senator dari Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya mengatakan, terdapat 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan yang berbeda-beda.
“Maka harapannya dalam pertemuan ini akan diperoleh informasi yang komprehensif terkait bagaimana upaya dan peran Bank Indonesia dalam membina dan memberdayakan UMKM di daerah, serta kendala dan tantangan ke depannya,” ujar Casytha, melalui keterangan pers Komite IV, Selasa (21/5/2024).
Selanjutnya, Casytha menekankan bahwa hal ini diperlukan sinergi dari semua pihak, baik swasta, pemerintah termasuk BI dalam menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
KH Amang Syafrudin, Lc, Ketua Komite IV, Senator asal Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa Komite IV hadir di sini ingin mengetahui lebih banyak lagi sejumlah permasalahan terkait penanganan inflasi di Provinsi Jawa Tengah.
Terutama dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM,” ujar Amang.
Amang Syafrudin menambahkan, UMKM menyumbang perekonomian yang cukup kuat mengingat iklim usaha, khususnya UMKM di Provinsi Jawa Tengah cukup baik.
Provinsi Jawa Tengah memiliki lebih kurang 4,2 juta UMKM dan telah menghasilkan 180.000 UMKM binaan. Dari UMKM binaan tersebut, Jawa Tengah menyerap 1.337.156 tenaga kerja. UMKM juga menghasilkan nilai aset Rp38,995 triliun dan omzet Rp68 triliun lebih.
Amang Syafrudin mengharapkan pemberdayaan UMKM yang dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif, mulai dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan
Dra Hj Elviana, MSi, Senator Provinsi Jambi sekaligus Wakil Ketua Komite IV DPD RI, mengatakan bahwa kunjungan advokasi ini merupakan bagian bagian dari wujud Kerja Komite IV DPD RI sebelum menyusun program tindak lanjut kinerja Komite IV saat masuk ke masa sidang berikutnya.
“Saat ini pimpinan menggali beberapa informasi di beberapa titik Provinsi sebelum rapat dengan Gubernur Bank Indonesia,” tambahnya.
Selanjutnya, Elviana juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah Bank Indonesia (BI) memiliki program khusus terutama terkait pemberdayaan UMKM, dan apakah sudah tersosialisasi dengan baik pada para pelaku UMKM tersebut.
”Hal ini yang ingin kita gali dan perlu kita ketahui informasinya sehingga Komite IV memandang perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan BI Perwakilan Jawa Tengah hari ini” paparnya.
Evi Zainal Abidin senator dari Provinsi Jawa Timur, turut menyampaikan, apakah dampak dari Food Station? Apakah BI mempunyai skema permodalan yang lebih cocok dengan usaha yang bersifat musiman seperti untuk para petani dan peternak?” tanyanya.
Sedangkan Senator asal Provinsi Maluku, Novita Anakotta, SH, MH selaku Wakil Ketua Komite IV menyampaikan bahwa jika UMKM sudah mandiri, apakah ada indikator tertentu apabila UMKM sudah mandiri sehingga bisa dilepas oleh Bank Indonesia?” tanyanya.
Selanjutnya, Senator asal Kalimantan Utara, Fernando Sinaga, STh selaku Wakil Ketua Komite IV turut menanyakan apakah ada divisi dari Bank Indonesia yang membantu UMKM terkait pemasaran? Serta terkait dengan pelatihan-pelatihan, apakah dengan pelatihan tersebut sudah menjalin kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait.
Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa permodalan menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasitas, namun tidak kalah pentingnya dengan penguatan kelembagaan,” tuturnya.
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa inflasi dilihat dari sisi hulu maupun hilir. Bagaimana meningkatkan kluster pangan melalui aspek kelembagaan dan dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat, Bank Indonesia membina agar dapat membangun UMKM yang berdaya saing.
Rahmat menambahkan, bahwa pihaknya sudah berhasil menurunkan inflasi di Kota Semarang yang semula sebesar 36%.
“Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan UMKM dalam peningkatan kapasitas ekonomi di Daerah” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia.
Sebelum rapat ditutup, Pimpinan Komite IV DPD RI menyampaikan harapannya, agar Bank Indonesia dapat meningkatkan kerja sama yang lebih intens lagi untuk mengawal dan menyusun program/kebijakan terkait UMKM dan sehingga mempunyai kontribusi dalam menekan laju inflasi di daerah.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan Bank Indonesia dan mengapresiasi kinerja yang telah di capai oleh Bank Indonesia dalam melakukan pemberdayaan UMKM”, tutup KH. Amang Syafrudin Pimpinan Komite IV.
(Rel/dpd)
