PADANG, AmanMakmur-— Realisasi APBN Provinsi Sumbar sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp7,072 triliun atau 90,09 persen dari target APBN. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp27,966 triliun atau 87,82 persen dari pagu APBN.
Sedangkan belanja modal paling rendah yaitu 67,06 persen karena banyak proyek fisik yang kontraknya berakhir di Bulan Desember 2023.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Sumbar Dr Syukriah HG, SH, MHum kepada Anggota Komite IV DPD RI, H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH dalam kunjungan kerjanya sekaitan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.
Senator Leonardy mengatakan sangat menarik sekali ketika Kakanwil menyebutkan upaya yang dilakukan DJPb Sumbar dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumbar melalui sinergi SMV.
“Sangat bagus, dan seperti yang dijelaskan oleh Kakanwil, ada 7 SMV yang siap bersinergi di Sumbar,” ujar Leonardy, melalui keterangan persnya, Sabtu (23/12/2023)
Menurutnya, keberadaan Sinergi SMV ini perlu dikenal luas oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat Sumbar. Akan banyak pelaku usaha yang terbantu.
“Tapi dari SMV yang ada itu, yang cukup menarik adalah SMV LPDP. Saya catat penjelasan dari DPJb tentang jumlah orang Sumbar yang telah memanfaatkannya. Baru 1.082 orang atau 2,6 persen. Saya yakin akan banyak lahir sarjana S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri serta dokter spesialis serta subspesialis baru di Sumbar dengan semakin banyak yang dapat memanfaatkan beasiswa dari LPDP ini,” ujar pria yang setiap tahun selama periode 2019-2024 selalu terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI.
Begitu juga SMV untuk membantu UMKM melalui pembiayaan UMI (SMV PIP) dan pemberdayaan UMKM siap Ekspor (SMV LPEI).
“Tadi saat memasuki Kantor DPJb terlihat dukungan DPJb terhadap UMKM Sumbar. Ada display produk Sumbar. Bahkan ada UMKM yang akan dibina hingga bisa ekspor. Di antaranya UMKM yang akan memproduksi bumbu rendang untuk diekspor ke Eropa karena tidak memungkinkan mengekspor daging rendang karena daging di luar negeri lebih murah,” tukas Leonardy.
Leonardy terarik dengan penjelasan Kakanwil dan jajarannya terkait surplus beras dan cabe di Sumbar. Komoditas ini penyumbang dominan inflasi. Namun Bulog Sumbar mengimpor beras hingga 43.000 ton. Karena daerah sekitar Sumbar minus maka beras Sumbar dikirim ke daerah tetangga sehingga akhirnya Sumbar menjadi kekurangan beras.
“Fakta ini perlu jadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan,” tegas mantan Ketua DPRD Sumbar ini.
Leonardy mengapresiasi kajian-kajian yang dilakukan tim DPJb terhadap potensi dan kondisi Sumbar. Ekspos hasil kajian itu akan sangat bermanfaat.
“Saya berharap DPJb Sumbar dan Kementerian/lembaga terus bersinergi dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam mendukung percapatan pembangunan di daerah ini. Kami sebagai representasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah Sumbar akan selalu mendukung dan akan turut memfasilitasinya,” pungkas pria yang kembali diminta banyak kelompok masyarakat menjadi calon Anggota DPD RI periode 2024-2029.
Dikatakan oleh Leonardy, kepadanya dalam kunjungan kerja pada Hari Selasa 19 Desember 2023 itu, Dr Syukriah dan jajarannya menjelaskan tentang pagu anggaran dan realisasinya dari 10 kementerian dan lembaga yang memiliki pagu terbesar.
Juga dipaparkannya rencana belanja negara di Sumbar pada tahun 2023 serta dukungan DJPb Sumbar terhadap kemajuan daerah ini. Dan upaya apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran telah mulai di triwulan I.
“Total pagu anggaran dari 10 K/L tersebut adalah 86,23 persen dari seluruh anggaran. Jadi kita masih menunggu realisasi anggaran hingga akhir tahun karena di Kementerian PUPR terdapat kegiatan Pembangunan jalan yang porsi terbesarnya pada kegiatan terakhir yakni pengaspalan dan banyaknya proyek fisik K/L yang berakhir pada Desember sehingga membebani realisasi belanja pada Desember ini,” ungkapnya.
Lebih jauh Syukriah memaparkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumbar sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp19,399 triliun (72,25 persen dari target APBD). Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp19,861 triliun (69,44 persen dari target APBD) sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp461,88 miliar.
“Pendapatan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) masih berkontribusi sebesar 75,16 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan asli daerah hanya berkontribusi 21,97 persen. Artinya dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor yang sangat dominan untuk pendanaan Provinsi Sumbar,” katanya lagi.
Realisasi Dana TKD di kabupaten/kota juga dijelaskan Syukriah. Totalnya Rp17,90 triliun atau sebesar 88,80 persen. Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada pemprov (Rp2,927 triliun) dan terendah di Kota Padang Panjang (Rp406,45 miliar). Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi terdapat pada Kota Padang Panjang dan terendah di Kabupaten Pasaman Barat (84,32 persen).
Adapun belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp32,530 triliun. Naik sebesar 2,28 persen dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp31,804 triliun. Belanja pemerintah pusat naik sebesar 0,67 persen dan belanja transfer ke daerah naik sebesar Rp3,22 persen.
Syukriah pun memaparkan dukungan Ditjen Perbendaharaan Sumbar terhadap kemajuan Sumbar. DPJb melaksanakan sinergi SMV di Sumbar. Di antaranya SMV PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagai bentuk dukungan bagi UMKM melalui alternatif pembiayaan UMI.
SMV ini telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Lalu SMV LPDP yang fokus pada peningkatan SDM Sumbar. Ada juga SMV PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), SMV Sarana Multi Griya untuk memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan, SMV Geo Dipa Energi untuk pembiayaan energi terbarukan dan SMV LPEI untuk pemberdayaan UMKM siap ekspor.
(Rel/zul)
