JAKARTA, AmanMakmur —– Komite IV DPD RI mendorong pemerintah pusat merealisasikan politik anggaran yang berpihak pada masyarakat daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Kekayaan Negara serta Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah permasalahan mengenai Barang Milik Negara/Daerah, di antaranya adalah kualitas SDM pengurus barang pada pemerintah daerah yang masih kurang memadai serta kurang optimalnya pemda dalam melakukan pengawasan dan pengamanan atas BMD.
Selain itu, juga mengutip temuan yang disampaikan BPK RI dalam IHPS I tahun 2022, salah satunya, terdapat penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 61 K/L degan jumlah permasalahan sebanyak 138.
Oleh karena itu, salah satu tujuan RDP ini untuk mendapatkan informasi mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, dalam rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa harus terjadi perubahan paradigma dari sebagai administrator menjadi manajer aset.
“Perubahan dari paradigma tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum kepada paradigma highest and best use, revenue center, and cost efficiency” jelasnya.
Selain itu, sejumlah upaya peningkatan kualitas aset daerah antara lain penyajian nilai aset yang terkini dalam LKPD, membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, meningkatkan leverage aset sebagai underlying aset untuk sukuk daerah, mengindentifikasi aset idle (tidak digunakan), standarisasi penyajian laporan barang NKRI.
Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ludiro, menjelaskan bahwa terdapat peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana nilai BMN meningkat 65,49% yang disebabkan adanya revaluasi aset tetap.
Sedangkan nilai BMN pada tahun 2022 terdiri dari persediaan sebesar Rp190 triliun, aset tetap senilai Rp 6729 triliun, properti investasi sejumlah Rp38 triliun, dan aset tidak berwujud sebesar Rp61 triliun.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, menyampaikan terdapat lima bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, yakni, Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Selain itu, terdapat 3 jenis bentuk pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu Pengamanan Hukum, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Administrasi.
Sudirman, senator Aceh, menyampaikan perhatiannya mengenai masalah kepemilikan aset. Pemda sedang tidak berdaya untuk menumbuhkembangkan dan mengelola aset daerah. Sementara itu, tidak ada anggaran khusus untuk mengelola aset daerah.
Oleh karena itu, beliau mengusulkan harus ada satu aturan mengenai pengelolaan aset yang lebih baik di daerah.
Fadel Muhammad, anggota DPD RI dari Gorontalo, menuturkan fokusnya tentang laporan BPK pada LKPD. Terjadi pergeseran korupsi ke daerah
“Bagaimana pengawasan di tingkat pusat untuk mengatasi hal tersebut?” pungkasnya.
Almalik Pababari, anggota Komite IV dari Sulawesi Barat, turut menegaskan terkait temuan BPK yang merugikan negara, namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya.
“Bagaimana pandangan Bapak atas hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya?” tanyanya kepada Kemendagri dan Kemenkeu yang hadir pada RDP.
Ikbal Hi Djabid, senator dari Provinsi Maluku Utara, menjelaskan persoalan pengelolaan aset di provinsinya. “Banyak sengketa tanah dan banyak tuntutan dari masyarakat mengenai tanah” ucapnya.
“Terkait sengketa di Morotai, ada masalah pada masyarakat lingkar bandara morotai dengan lapangan udara yang dikelola Angkatan udara” lanjutnya.
“Oleh karena itu, aset pemda perlu ditata dengan baik” usulnya dalam rapat.
Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota Komite IV dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyampaikan persoalan pertanahan di DIY. “Tidak ada milik daerah. Yang ada adalah tanah milik sultan”, ujar Afnan sembari menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, beliau mengadvokasi kepentingan warga terkait tanah.
Namun hingga kini belum tuntas persoalannya. Oleh karena itu, salah satu pertanyannya, “Apakah dalam pengelolaan aset, kemenkeu dan kemendagri ikut melakukan pembinaan pada aset pemerintah daerah?” tanyanya.
“Karena beberapa pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemeliharaan aset dengan baik” lanjutnya memberikan konteks pertanyaan.
Alexander Fransiscus, Anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung, turut bertanya mengenai persoalan di daerah asal provinsinya. “Di bangka barat ada kawasan Pemda. Kawasan tersebut tidak bisa dibuatkan surat karena termasuk kawasan hutan lindung. Mohon kiranya bisa dilakukan pengalihfungsian hutan lindung karena kantor pemda banyak di daerah tersebut” usulnya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Rapat Dengar Pendapat tersebut ditutup oleh pimpinan komite IV DPD RI, Fernando Sinaga yang salah satunya menyampaikan perlunya koordinasi antar K/L dan pemda dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan pengelolaan BMN/BMD.
(Rel/dpd)
