PADANG, AmanMakmur — Kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait UMKM untuk menekan laju inflasi di Sumbar menjadi pokok bahasan dalam kegiatan kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Padang.
Elviana, selaku Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa tingginya inflasi dan rendahnya peningkatan perekonomian di Sumbar karena masih belum pulihnya iklim usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
“UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran tidak hanya di Sumbar, tetapi juga di Indonesia. Namun beberapa tahun belakangan ini sejak pandemi Covid-19, UMKM di Sumbar terkendala berbagai persoalan, baik persoalan karena Covid-19, maupun persoalan klasik yang menimpa UMKM, seperti kesulitan akses terhadap permodalan, kesulitan menemukan pasar potensial, dan kesulitan UMKM mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi” ungkap Elviana, melalui keterangan persnya, Minggu (5/2/2023).
Wahyu Purnama, Kepala Perwakilan BI Sumbar membenarkan adanya perlambatan ekonomi di Sumbar. “Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III tahun 2022 berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, secara umum pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2022 (urutan 26 secara nasional) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang menempati urutan 22 secara nasional” ungkap Wahyu.
Menjawab pertanyaan Komite IV terkait peran BI dalam pengembangan UMKM yang masih mengalami kendala-kendala klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, kesulitan menemukan pasar potensial, dan kesulitan UMKM mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi, Wahyu menjelaskan bahwa dalam mendorong UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, BI berpedoman pada tiga pilar kebijakan yaitu Korporatisasi, Kapasitas dan Pembiayaan.
“BI mempunyai 4 tahapan peta jalan pengembangan UMKM yakni UMKM Potensial, UMKM Success link to market/Finance, UMKM go digital dan UMKM go export” jelas Wahyu.
“Secara khusus kami juga mempunyai ruang lingkup pengembangan produk pengembangan UMKM yang meliputi Pengembangan produk volatile food (ketahanan pangan), Local Economic Development, dan Wirausaha Bank Indonesia (WUBI), sementara khusus di Sumbar kami memiliki 85 Wirausaha Bank Indonesia dimana Pelaksanaan WUBI ini dilakukan selama 2 tahun masa pendampingan.” tambah Wahyu.
Dalam kesempatan diskusi dengan BI Perwakilan Sumbar ini Komite IV juga menyoroti persoalan rendahnya SDM pelaku UMKM, belum optimalnya lembaga pemberdayaan UMKM, serta masalah iklim usaha yang belum berpihak kepada UMKM.
“Masalah-masalah tersebut menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan UMKM dalam mengembangkan usahanya masih berjalan di tempat” kata Sukiryanto Senator asal Kalbar yang juga Wakil Ketua Komite IV.
Menanggapi hal ini Wahyu mengungkapkan upaya yang telah dilakukan BI. “Bank Indonesia Sumbar terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM melalui kegiatan Capacity Building atau pelatihan–pelatihan yang dibutuhkan dalam meningkatkan usaha dan untuk klaster ketahanan pangan, kita memberikan pelatihan melalui Sekolah Lapang Iklim, pengelolahaan hama dan teknologi ramah lingkungan serta teknologi digital dari sisi hulu untuk pengelolaan proses produksi,” ungkap Wahyu Purnama.
“Terima kasih kepada BI kantor perwakilan Sumbar yang telah memberikan paparannya terkait perkembangan dan kondisi perekonomian di Sumbar lengkap dengan program pemberdayaan UMKM oleh BI, kami harap agar program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BI dapat terus dikembangkan di seluruh daerah sehingga mampu menekan inflasi daerah” tutup Elviana.
(Rel/dpd)
