JAKARTA, AmanMakmur.com—Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) aktif dalam memberikan referensi figur calon presiden kepada partai politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Hal ini disampaikan menyusul maraknya hasil riset lembaga survei elektabilitas calon presiden yang seringkali dinilai tidak objektif dan menimbulkan keraguan publik.
“Harus kita akui bahwa dalam proses rekrutmen calon pemimpin nasional, partai politik cenderung merujuk pada hasil survei elektabilitas figur dari banyak lembaga survei yang tidak jelas asal usul sumber pembiayaannya. Padahal negara memiliki lembaga riset yang seharusnya bisa dijadikan dasar rujukan partai politik dalam menentukan siapa calon presiden yang akan diusung dalam pemilu”, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jum’at (21/10/2022).
LihatJuga
Menurutnya, sistem nominasi capres tidak boleh berkembang secara liar dengan logika popularitas oleh lembaga survei yang dipertanyakan independensinya. Masyarakat sebenarnya sangat resah dengan keberadaan lembaga survei politik yang diduga kuat bekerja untuk kepentingan politik tertentu.
“Dengan ketentuan Presidential Threshold 20 persen yang berfungsi sebagai filter politik bakal capres, parpol mestinya memiliki mekanisme nominasi yang kemudian disampaikan kepada publik untuk kemudian diuji dan dinilai. Bukan justru mengikuti opini yang dibangun oleh lembaga survei”, tegasnya.
Tapi sayangnya, kata Sultan, kita belum melihat ada peran edukasi politik dari BRIN kepada masyarakat khususnya rekomendasi kepada partai politik. Padahal BRIN seharusnya hadir sebagai sumber referensi politik utama bagi semua stakeholder demokrasi.
“Demokrasi dengan segala rutinitasnya harus dibangun di atas mekanisme saintifik, terutama dalam menghimpun dan mengelola arus informasi politik dari dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran lembaga riset yang independen dan profesional seperti BRIN merupakan prasyarat bagi hadirnya para calon kepemimpinan nasional yang berkualitas”, tutup mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
(Rel/dpd)
