JAKARTA, AmanMakmur.com — Indonesia membuka peluang investasi di berbagai bidang. Termasuk pengembangan investasi Arab Saudi- Indonesia yang diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi dalam pembukaan Gathering Forum Bisnis Indonesia- Arab Saudi di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Rahman Hadi memaparkan bahwa dengan hubungan erat di berbagai aspek, kedua negara telah secara aktif mempromosikan pembangunan yang lestari dan setara.
“Bila saya menggambarkan hubungan kedua negara ini dengan satu kata, persaudaraan adalah kata yang terbayang dalam benak saya. Visi Saudi 2030 telah berubah dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang produktif dan beragam,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir menyampaikan latar belakang pertemuan adalah dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, DPD RI juga perlu mendorong perkembangan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui investasi. Selain itu, ada keinginan kuat dari pebisnis dari Kawasan Timur Tengah untuk melakukan investasi di Indonesia.
“Hal ini terungkap dalam kunjungan 17 Mei lalu, sehingga pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” ujar Lalu Niqman dalam sambutan pembukaan.
Lebih lanjut Lalu menambahkan, layaknya sebuah forum diskusi dan komunikasi, pertemuan hari ini di harapkan dapat mempermudah para investor Timur Tengah untuk menemukan peluang bisnis di Indonesia.
“Oleh karena itu, kami mengharapkan kesediaan pemerintah untuk dapat memberikan paparan, penjelasan atau informasi terkait potensi bisnis yang ada di Indonesia termasuk terkait dengan kebijakan pemerintah di sektor investasi, ” tambahnya.
Sementara itu Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menjelaskan pemerintah membuka diri untuk peluang investasi dan perdagangan bagi Arab Saudi. Hal ini karena pemerintah telah sepakat untuk menghadapi tantangan krisis dengan gerakan tiga kali ekspor atau yang disebut Geratieks, yang diharapkan mempercepat laju ekspor komoditas pertanian menuju ekosistem pertanian yang modern.
“Kementerian Pertanian memiliki Direktorat Jenderal Peternakan, Prasarana Pertanian, Perkebunan, Holtikultura dan Tanaman Pangan. Sehingga kesempatan terbuka lebar dan memungkinkan semua ekspor impor terutama dalam bidang pangan, ” jelasnya.
Direktur Kepelabuhan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian KKP Tri Aris Wibowo mengatakan pihaknya menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi. Kebijakan ini mengganti sistem perikanan yang sudah lama diterapkan, dari yang semula input control menjadi output control. Kebijakan tersebut menjadi solusi agar penangkapan ikan di lautan tetap terkendali dan ekosistem terjaga.
“Jika sebelumnya kapal bisa menangkap ikan sepuasnya tanpa ada pembatasan, saat ini dengan menerapkan kebijakan perikanan terukur terukur akan dilakukan dengan membatasi jumlah dan jenis ikan yang ditangkap dalam satu kapal,” ujarnya.
Sementara itu pelaku usaha Arab Saudi Hamad Daefullah Al Mabadi memaparkan sejumlah hambatan dalam menjalankan investasi di Indonesia antara lain permasalahan perizinan, permasalahan regulasi atau kebijakan dan koordinasi pusat dengan daerah.
“Berbagai hal yang kami rasakan dalam berinvestasi di Indonesia adalah regulasi yang tidak pasti, perizinan yang rumit, dan kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, ” katanya.
(Rel/dpd/tho)
