PADANG, AmanMakmur.com — Dari 392 badan publik (BP) yang disasar kuisioner mandiri Komisi Informasi (KI) Sumbar dari verifikasi yang dilakukan tercatat 78,6 persen BP di Monitoring Evakuasi (Monev) KI Sumbar 2022.
“78,6 persen BP mengembalikan kuisioner untuk dinilai tahap satu dan dua, jumlah ini naik dibandingkan 2021 yang hanya 66 persen,” ujar Ketua KI Sumbar Nofal Wiska saat pers conference pengumuman BP masuk nominator penilaian tahap 1 dan 2 verifikator ditetapkan KI Sumbar, Senin (29/8/2022).
Hebat lagi, kata Nofal, ada catatan bagus yakni banyak BP yang selama program Monev ini BP baru yang masuk nominator.
“Untuk OPD Pemprov Sumbar ada Dinas Kehutanan dan Dinas Tarkim, lalu di kategori instansi vertikal ada LLDIKTI X,BPJS serta Ombudsman,” ujar Nofal.
Nofal memastikan untuk 2022 ini tak hanya OPD ‘air mata’ saja yang konsen terhadap keterbukaan informasi publik.
“Tahun ini ada OPD ‘mata air’ yang masuk nominator penilaian verifikator Komisi Informasi Publik,” ujar Nofal.
Ada 106 BP masuk target verifikasi faktual tim verifikasi KI Sumbar.
“106 Badan Publik itu nilainya masuk 50 persen dan 10 besar di masing-masing kategori, khusus kategori pemkab dan pemko se Sumbar ada 12 dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar, karena nilainya lebih 50,” ujar Nofal Wiska.
Verifikasi faktual sendiri menurut Ketua Monev yang juga Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi dilakukan 5 September sampai 26 Oktober 2022.
“Saat ini untuk verifikasi faktual tujuan untuk memastikan riil soal keterbukaan informasi publik, KI Sumbar tengah berjuang untuk diakomodir anggarannya di APBD Perubahan, kita minta tolong ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Rakyat untuk menambah anggaran KI Sumbar pada perubahan APBD yang tengah di bahas DPRD dan Pemprov Sumbar saat ini,” ujar Arif Yumardi.
(Rel/ki/dri)
