BUKITTINGGI, AmanMakmur.com — Jika Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterapkan sesuai aturan, pasti badan publik maju. “Jadi, personal terbuka itu pasti dia maju dan sukses, keterbukaan informasi dan mudah akses informasi tanda badan publik itu maju. Kalau tetutup dan sulit diakses, itu ciri negara terbelakang,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat menjadi pembicara utama pada Bimtek Monev KIP, Kamis (7/7/2022), di Hotel Grand Rocky Bukittinggi.
Sebaliknya negara yang maju itu membuka diri dan memudahkan akses pada negara lain, dia pasti maju.
“Komisi Informasi hadir tujuannya untuk menyukseskan PPID di pemerintahan daerah dan badan publik. Sudah bekerja keras Komisi Informasi tetap saja badan publik tetutup itu berarti pemerintahan daerah tidak maju,” ujar Mahyeldi.
LihatJuga
Pemerintah Provinsi Sumbar ketika keterbukaan adalah keharusan maka tidak boleh anti kritik.
“Justru jika ada pihak lain tidak lagi mau memberi kritik dan solusi kepada pemerintahan maka itu kiamat bagi pemerintahan,” ujar Mahyeldi.
Tapi UU 14 Tahun 2008 itu keterbukaan informasi publik tidak kebebasan informasi publik.
“Jadi informasi publik diminta publik itu harus juga ada ketentuan jelasnya, untuk apa dan kegunaannya apa, jangan sampai informasi dan dokumentasi publik disalahgunakan atau dijual informasi pemerintahan kepada pihak lain,” ujar Mahyledi.
Hati-hati Pidana KIP
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska membuka sesi II Monev Keterbukaan Informasi Publik 2022.
Sesi II Monev ini diikuti oleh Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Desa, BUMNag, BUMD, BUMDes dan BLUD di Sumbar.
“Keterbukaan Informasi Publik adalah prosedur pelayanan badan publik dalam memenuhi kebutuhan hak untuk tahu publik, sesuai aturan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Nofal Wiska.
Nofal Wiska juga menyebut pentingnya PPID dalam mengantisipasi pidana informasi. “Ke depan ketentuan pidana informasi akan digunakan publik bagi badan publik tak terbuka informasi dan dokumentasi. Ketika publik melapor ke pihak berwajib, jika diproses oleh penyidik kepolisian dan memenuhi unsur pidananya maka yang menjadi tersangka adalah atasan dari PPID,” ujar Nofal.
Sebelum sampai sejauh itu, Nofal berharap PPID mampu mengantisipasi, baik sengketa informasi publik maupun pidana informasi publik.
“Sehingga itu Monev hari ini dalam rangka pengutan peran, struktur dan regulasi dalam mengelola informasi publik,” ujar Nofal yang membuka secara resmi sesi II Monev KIP digelar KI Sumbar.
(Rel/ki)
