JAKARTA, AmanMakmur.com — Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina pada rapat kerja dengan Kementerian BUMN meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang pembiayaan kereta api cepat yang dari APBN. Ia meminta komitmen pemerintah agar janji pembangunan kereta cepat tidak akan mengganggu APBN dapat ditunaikan.
“Ajuan Kementerian BUMN mengenai penyertaan modal negara (PMN) pada 2023 telah disetujui oleh Komisi VI DPR. Adapun rincian PMN tunai yang diusulkan pemerintah yaitu PT Hutama Karya (HK) Rp30,56 triliun, Injourney (holding pariwisata) Rp9,50 triliun, IFG-BPUI Rp6 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp3 triliun, Perum Damri Rp870 miliar, AirNav Rp790 miliar, PT PLN (Persero) Rp10 triliun, Defend ID (holding BUMN pertahanan) Rp3 triliun, dan ID Food (holding BUMN pangan) Rp2 triliun. Namun demikian, ajuan PT KAI sebesar 4,1triliun kami FPKS menolak karena untuk mendanai biaya Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang bengkak atau cost overrun”, urai Nevi.
Politisi PKS ini mengatakan, Fraksi PKS telah meminta penundaan PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero). Salah satu sebab utamanya karena penundaan PMN untuk KAI sebesar Rp4,1 triliun yang ditujukan penugasan guna memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek KCJB. Bahkan dari awal, fraksinya menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN, karena ini bukan proyek infrastruktur dasar bahkan dalam perjalanannya ada cost over run sampai Rp27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp114 triliun.
Nevi menambahkan, ajuan PMN sebesar 4,1 triliun ini masih belum jelas ujungnya. Artinya bila tidak selesai, kemungkinan besar akan mengajukan kembali anggarannya. Kondisi ini menurutnya, proyek kereta cepat sangat tidak jelas ujungnya sehingga berpotensi mengganggu keuangan negara bila permintaan demi permintaan kontribusi APBN turut membiayai proyek ini.
“Ekses dari proyek kereta api cepat ini, selain pada gangguan keuangan negara, juga berdampak pada sosial kemasyarakatan warga sekitar lintasan proyek. Keluhan pada pembangunan proyek KCJB, terutama di wilayah Bandung yang belum terselesaikan mesti menjadi perhatian. Bahkan glider yang terlalu rendah menjadi sorotan publik karena ini kesalahan fatal dan permanen. Jadi fraksi kami secara resmi minta penundaan PMN pada PT KAI untuk membiayai proyek kereta api cepat”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
