JAKARTA, AmanMakmur.com –— Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melalui Kementerian terkait untuk melakukan akselerasi penyerapan stok CPO dalam negeri yang saat ini mencapai 6 juta ton.
Hal ini disampaikan senator asal Bengkulu itu setelah mengetahui terkoreksinya harga TBS sawit di banyak daerah dan jatuhnya harga CPO di pasar ekspor sehingga menyebabkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani terkoreksi tajam.
Menurut informasi, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam turun 4,33% menjadi US$ 1.490 per Metrik Ton pada perdagangan Rabu 22 Juni 2022, dari penutupan sehari sebelumnya. Sementara di saat yang sama alokasi CPO untuk kebutuhan pangan dan energi dalam negeri mengalami penurunan.
“Dengan melihat trend commodity booming khususnya harga CPO yang mulai meredup, pemerintah perlu kembali memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebutuhan dan harga end product CPO di dalam negeri. Kami sangat prihatin saat mengetahui tanki-tanki CPO kita penuh dan berdampak pada penurunan harga TBS sawit petani, sementara di saat yang sama harga minyak goreng justru masih melambung tinggi”, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (25/6/2022).
Menurutnya, dalam situasi global yang terus berubah, pemerintah perlu mengendalikan keseimbangan supply and demand CPO secara presisi. Dugaan kami, CPO Indonesia sudah tidak seksi di pasar ekspor akibat kebijakan pelarangan ekspor CPO beberapa waktu yang lalu.
“Yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan porsi CPO dalam negeri melampaui estimasi yang sudah ditetapkan. Saat ini total konsumsi lokal hanya 1,752 juta ton. Saya kira pasar kita masih terlalu besar untuk angka ini, sehingga serapan CPO semakin tinggi”, tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri untuk kebutuhan biodiesel mencatatkan kenaikan tiap tahun. Sementara penggunaan CPO untuk pangan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019. Di tahun tersebut, penyerapan CPO untuk industri pangan mencapai 58,9 persen. Jumlah ini menurun menjadi 48,4 persen pada 2021 dan diproyeksikan hanya mencapai 46,6 persen pada 2022.
Supply and demand CPO yang tidak seimbang, kata Sultan, menjadi sumber masalah turunnya harga BTS sawit saat ini. Hal ini tentu sangat mengganggu mekanisme pasar dan Nilai Tukar Petani sawit di daerah.
“Secara fiskal, kami mengapresiasi kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor sawit saat ini. Meskipun harus diakui kebijakan ini sedikit banyak mengganggu laju ekspor CPO RI. Jika melihat serapan CPO yang rendah, sebaiknya kenaikan tarif ekspor ditunda”, tutupnya.
(Rel/dpd)
