JAKARTA, AmanMakmur.com —Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian dan komitmen yang kuat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup di tengah ancaman perubahan iklim atau pemanasan global. Untuk itu kepala daerah harus memiliki Environmental Etics dan memahami potensi ancaman perubahan iklim.
Hal ini disampaikan Senator asal Bengkulu itu saat menyampaikan apresiasi dan selamat atas diresmikannya taman kota dengan tema Eco Park Tebet kepada pemerintah DKI Jakarta, pada hari Minggu, 24 April 2022.
“Kita ketahui bahwa perhatian dan komitmen terhadap lingkungan hidup merupakan bagian penting dari pembangunan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Sehingga tak jarang keberadaan lingkungan hidup yang memiliki suasana ekosistem alami yang asri dengan berbagai makhluk hidup semakin sulit kita jumpai di banyak kota di Indonesia saat ini “, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Senin (25/4).
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan atau yang berorientasi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan menjadi mode kawasan kota masa depan yang harus disiapkan oleh pemerintah sejak dini. Untuk itu, Kami mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sukses menghadirkan sebuah kawasan ikonik baru masyarakat Jakarta dengan Eco Park yang sangat tematik dan edukatif.
“Sehingga kami mendorong semua pemerintah daerah untuk tidak ragu meniru dan memiliki political will yang sama seperti yang dilakukan Pak Anies di Jakarta. Bahwa masa depan lingkungan hidup yang adaptif terhadap ancaman perubahan iklim adalah sangat tergantung pada perhatian dan kesiapan para kepala daerah dan masyarakat saat ini” ujarnya.
Lebih lanjut mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa kesadaran pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan ekosistem dan iklim merupakan komitmen yang harus dibangun secara kolektif. Karena secara naluriah, kita tentu akan menginginkan selalu berada pada lingkungan hidup yang asri dan nyaman untuk beraktivitas dan berinteraksi.
“Sayangnya, kita belum melihat adanya kesadaran kolektif Pemda yang mengarah ke arah sana. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah cenderung lebih mengedepankan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi”, tegasnya.
Faktanya kita masih melihat adanya fenomena deforestasi dan konversi lahan hutan dan pertanian untuk keperluan infrastruktur cukup masif di banyak daerah. Fenomena ini justru akan mendestruksi kualitas hidup masyarakat jika tidak diperhatikan dan diseimbangkan dengan hak-hak lingkungan hidup”, tutupnya.
(Rel/dpd)
