BUKITTINGGI, AmanMakmur.com — Demokrasi Berkualitas, Kebijakan Publik yang Baik dan Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan Good Governance BerAKHLAK akan dibahas Andrinof Chaniago, Menteri Bappenas tahun 2014-2015 dan pakar kebijakan publik, pada tanggal 21 Maret 2022 mendatang.
Bersamaan dengan itu Nofal Wiska, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, juga akan membahas beberapa keterbukaan informasi yang masih menjadi sengketa di pemerintahan
“Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi kebijakan pemerintah, tapi masih banyak yang kurang memahaminya, karena itu kita selalu berupaya meningkatkan kompetensi ASN lewat webinar yang ke empat ini sesuai tugas PPSDM. Apalagi CoreValues ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu juga tetap harus kita dorong” ujar Sarjayadi, Kepala PPSDM Regional Bukittinggi, melalui keterangan persnya, Sabtu (12/3).
Peserta webinar ini adalah ASN, pejabat pengelola informasi Publik, anggota DPRD dan SKP/ OPD provinsi / kabupaten/ kota dan masyarakat pengguna informasi.
“Semoga setiap informasi yang bersifat publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Informasi publik adalah hak rakyat berdemokrasi dan praktik transparansi dan partisipasi publik,” sambung Sarjayadi, sambil berharap, momen baik ini agar dimanfaatkan semua pemangku untuk mengikuti Webinar series 4 dengan narasumber yang berpengalaman dan pakar di bidangnya.
(Rel/ki)
