JAKARTA, AmanMakmur.com — Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina mempertanyakan peran dan tata kelola BUMN pasca pembentukan Holding Pangan serta penunjukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai induk perusahaan. Nevi menilai kondisi dan tata kelola pangan negara Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan.
“Saya masih melihat dan merasakan ibu-ibu rumah tangga Indonesia masih mengalami tekanan ekonomi dengan tingginya komoditas pangan. Misal minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng kemasan premium, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang merah putih dan yang terakhir kedelai sebagai bahan baku tahu tempe”, tutur Nevi, melalui keterangan persnya, Minggu (20/2).
Politisi PKS ini meminta kepada PT RNI agar dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap persoalan masyarakat dimana kondisi saat ini semakin berat dengan rendahnya daya beli.
Ia menambahkan, mestinya dengan adanya konsolidasi BUMN sektor pangan yang terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam dan PT RNI mampu menjadi lembaga penyangga kekuatan pangan negara Indonesia.
Nevi mengapresiasi bahwa visi besar holding yaitu meningkatkan pangan nasional baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Namun realitas hari ini, tambah politisi PKS itu pemenuhan kebutuhan dalam negeri seakan tidak bisa lepas dari impor, seperti garam, beras, kedelai, gula. Bahkan, lanjutnya komoditas hortikultura pun masih marak importasi seperti buah-buahan, bawang putih, bawang merah dan beberapa jenis sayuran.
“Bagaimana holding pangan mampu menghentikan importasi komoditas pangan dimana perusahaan memberi dukungan sebesar-besarnya pada peningkatan produksi dalam negeri?”, kata Nevi mempertanyakan.
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta agar ada harmonisasi dengan komunikasi yang baik antara Holding BUMN Pangan dengan kementerian atau Lembaga terkait untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Nevi menambahkan, saat ini harga beberapa kebutuhan pokok terpantau melonjak, dan adanya kelangkaan minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Demonstrasi pengrajin tahu tempe dengan berbahan kedelai marak karena harga kedelai naik yang mengakibatkan penurunan 30% produksi tahu tempe. Dengan kondisi keresahan masyarakat akibat tata kelola pangan di lapangan, anggota DPR ini meminta agar Holding BUMN pangan dapat cepat hadir untuk memberi kontribusi penetrasi pasar.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dan jajarannya yang dilaksanakan pada Rabu 14 Juli 2021 telah disetujui PMN tahun 2022 sebesar Rp72,44 triliun, salah satu penerima PMN tersebut adalah PT RNI sebesar Rp1,2 triliun.
“Saya berharap, roadmap PT RNI ke depan, sebagai ikon perusahaan negara bidang pangan mampu mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana yang dicita-citakan pemerintahan saat ini. Holding BUMN Pangan mesti mampu sebagai penguat industri pangan dan meningkatkan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
