PASAMAN, AmanMakmur.com— Memasuki masa reses persidangan II tahun 2021-2022, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar II, Hj Nevi Zuairina, menemui beberapa kelompok tani di Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman untuk memberikan berbagai bantuan mulai dari Jalan Tani, Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO), hingga alat mesin pertanian besar berupa Combain Havester.
Bantuan-bantuan ini berasal dari pemerintah dengan lembaga berbeda-beda, baik dari BUMN maupun Kementerian Pertanian. Semua bantuan ini diperuntukkan bagi kelompok-kelompok tani di Sumbar.
“Bantuan yang disalurkan pada kesempatan ini di alokasikan pada daerah Kabupaten Pasaman dan Kota Pariaman”, kata Nevi, dalam keterangan persnya, Minggu (2/1).
LihatJuga
Legislator yang duduk di Komisi VI DPR ini menjelaskan, berbagai upaya penguatan lembaga petani di tingkat desa dengan adanya Jalan Tani yang baik, penyiapan pupuk yang baik melalui UPPO dan teknologi mesin Combain Havester akan secara harmonis mempercepat tujuan terwujudnya kemandirian pangan di daerah-daerah.
Nevi mengatakan, ketika daerah-daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akan pangan, maka secara nasional akan meringankan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan.
Politisi PKS ini juga menerangkan, bahwa akses-akses bantuan dari pusat dapat di optimalkan. Namun demikian, para penerima bantuan mesti menggunakan semua fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani dapat benar-benar di optimalkan sehingga tujuan kemandirian pangan dapat tercapai.
Selain itu, lanjutnya, bantuan-bantuan ini ditujukan pada kelompok tani yang terdiri dari beberapa anggota, dimana anggota kelompok mesti dapat mendapat hak dan kewajiban yang sama atas bantuan ini.
“Saya berharap, para kelompok tani ini dapat semakin maju usahanya dan dapat optimal dalam memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Dengan kekompakan para anggota kelompok, ke depannya, inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan pertanian pangan diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan yang akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah di tingkat kabupaten / kota,” tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzvoice)
